Pakar Hukum Tegaskan Perampasan Aset Harus Jadi Opsi Terakhir

ilustrasi aset korupsi.(MI)

PAKAR hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan harus ditempatkan sebagai opsi terakhir. Ia menilai mekanisme ini tidak boleh berjalan secara simultan dengan proses peradilan pidana.

"Mekanisme ini adalah mekanisme pengganti. Ketika proses pidana tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dilakukan, barulah mekanisme ini timbul. Tidak boleh digunakan secara simultan. Proses pidana jalan, proses ini jalan, saya kira ini tidak tepat," ujar Chairul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Perampasan Aset bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Chairul mengingatkan pentingnya pembatasan ketat terhadap kewenangan penegak hukum dalam mengeksekusi aset terduga pelaku tindak pidana. Tanpa prosedur yang jelas, aturan ini berpotensi disalahgunakan untuk menyasar harta seseorang secara sepihak.

Menurutnya, perampasan aset wajib diawali oleh proses penyidikan pidana terlebih dahulu yang menemui jalan buntu atau tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan. "Dia harus bermula dari proses penegakan hukum. Jadi tidak boleh tiba-tiba seseorang hartanya banyak lalu mau dirampas karena tidak seimbang dengan penghasilannya, tidak boleh. Harus ada penyidikan tindak pidana dulu," tegasnya.

Ia menambahkan, syarat utama penggunaan perampasan aset ini hanya boleh aktif ketika upaya pidana reguler telah benar-benar 'mentok'. Batasan tegas ini dinilai krusial demi menjamin perlindungan hak keperdataan masyarakat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di lapangan.

"Harus mentok dulu. Tidak bisa dilakukan proses penegakan pidana atau tidak sukses, barulah mekanisme ini digunakan. Supaya kemudian kita menghindari kesewenang-wenangan," pungkas Chairul. (Faj/P-3)