2 weeks ago
56
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.(Dok. Kemenhut)
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi meluncurkan Persetujuan Menteri Kehutanan mengenai penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK). Langkah ini menandai dimulainya implementasi perdagangan karbon kehutanan yang lebih konkret melalui proyek-proyek yang siap dipasarkan secara global.
Dalam sambutannya di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (6/7/2026), Menhut Raja Antoni menekankan pentingnya realisasi nyata dalam sektor ini. Ia berharap proyek-proyek yang telah siap dapat segera diregistrasi untuk menghindari sekadar wacana.
“Kepada yang telah siap nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja, jadi bisa langsung ada yang konkret kita dagangkan,” ujar Raja Antoni.
Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. Hadir pula jajaran duta besar dan sejumlah gubernur.
Dukungan Presiden Prabowo
Menhut Raja Antoni menyebut percepatan tersebut merupakan hasil kepemimpinan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan ekonomi hijau. Menurutnya, berbagai gagasan yang sebelumnya sulit diwujudkan kini berhasil direalisasikan. Ia menyebut nilai ekonomi perdagangan karbon di Indonesia mampu mencapai sekitar Rp5 triliun apabila dikelola dengan benar, akuntabel, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang dulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dulu hanya kemungkinan sekarang jadi mungkin dan terjadi,” ujarnya.
Empat Proyek Perdana
Pada peluncuran tersebut, Kementerian Kehutanan sekaligus memperkenalkan empat proyek karbon yang siap dijalankan, terdiri atas tiga proyek di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS).
Raja Antoni mengatakan perluasan perdagangan karbon kini tidak hanya menyasar kawasan konsesi, tetapi juga mulai diterapkan di kawasan konservasi seperti Way Kambas dan kawasan perhutanan sosial. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah ingin manfaat perdagangan karbon dirasakan lebih luas.
“Semuanya kata Presiden, segala sesuatu asal orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat kita eksekusi. Oleh karena itu hari ini kita launching tiga PBPH dan satu perhutanan sosial sebagai simbol keberpihakan kita tidak hanya kepada yang besar tetapi kepada yang kecil juga,” katanya.
“Perdagangan karbon yang berintegritas hanya bisa dilakukan kalau kita melibatkan berbagai stakeholder,” ujar Raja Juli Antoni.
Menutup pernyataannya, Menhut menekankan bahwa integritas adalah kunci utama dalam perdagangan karbon. Pemerintah terus menjalin komunikasi dengan puluhan perusahaan global yang melirik Indonesia sebagai pusat perdagangan karbon dunia.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kehutanan tengah menyiapkan sistem pengawasan ketat guna memastikan unit karbon dari hutan Indonesia memiliki standar integritas tinggi dan diakui secara internasional melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. (Ant/H-3)
