Keberhasilan DSI bukan dari Nilai Transaksi, tapi Efek Fiskal

ilustrasi(Antara)

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, menilai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi nasional. Namun, ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan lembaga ini tidak boleh hanya diukur dari nilai transaksi yang diawasi.

Menurut Rizal, indikator kesuksesan yang jauh lebih krusial adalah kemampuan DSI dalam menutup celah kebocoran penerimaan negara. Hal ini mencakup penanganan praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga deviasi harga ekspor yang selama ini merugikan negara.

“Jika itu efektif, basis pajak, PNBP, royalti, dan devisa hasil ekspor yang masuk ke dalam negeri akan meningkat. Jadi efek fiskalnya berasal dari perbaikan governance dan kepatuhan, bukan semata dari aktivitas perdagangan yang lebih besar,” ujar Rizal saat dihubungi, Selasa (25/8).

Dukungan terhadap Stabilitas Rupiah

Dari perspektif ekonomi makro, Rizal memandang PT DSI berpeluang besar memperkuat suplai valuta asing (valas) di pasar domestik. Keberadaan DSI diharapkan mampu memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) tercatat dengan akurat dan direpatriasi ke sistem keuangan nasional.

“Semakin besar devisa ekspor yang tercatat, direpatriasi, dan bertahan di sistem keuangan nasional, semakin kuat dukungannya terhadap Rupiah dan stabilitas eksternal,” jelasnya.

Kendati demikian, ia memberikan catatan bahwa dampak signifikan tersebut hanya akan tercipta jika DSI terintegrasi secara penuh dengan kebijakan DHE, sistem perpajakan, bea cukai, serta pengawasan transaksi lintas negara yang ketat.

Risiko Birokrasi dan Daya Saing

Di sisi lain, Rizal mengingatkan pemerintah agar kehadiran PT DSI tidak menjadi beban baru bagi para pelaku usaha. Ia mewanti-wanti agar lembaga ini tidak menjelma menjadi layer birokrasi tambahan yang justru meningkatkan biaya ekspor.

Fokus utama DSI, lanjutnya, harus tetap pada transparansi harga, integrasi data, dan penegakan aturan (enforcement) tanpa mengorbankan efisiensi.

“Kalau governance-nya kuat, DSI bisa menjadi instrumen penting untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus ketahanan eksternal. Tetapi kalau implementasinya tidak efisien, manfaat devisa yang diperoleh bisa tergerus oleh penurunan daya saing eksportir,” pungkas Rizal. (E-3)