Transformasi Pelabuhan Batam: Strategi Rebut Kedaulatan Logistik di Selat Malaka

Pelabuhan Batam(MI/HO)

INDONESIA didorong untuk segera mengoptimalkan keunggulan geografisnya di Selat Malaka guna membangun kedaulatan logistik nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam rantai perdagangan global yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh negara tetangga.

Chairperson Women in Logistics and Transport (WILAT) Kepulauan Riau, Dr Lindasari Novianti, menegaskan bahwa perdebatan mengenai penyesuaian tarif maupun reformasi pola operasi di Pelabuhan Batam tidak boleh hanya dilihat dari perspektif biaya jangka pendek.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari transformasi strategis jangka panjang untuk memperkuat posisi tawar Indonesia.

“Selat Malaka adalah jalur pelayaran strategis dunia. Ironisnya, meski Indonesia menguasai sebagian besar wilayah perairan ini, nilai tambah ekonomi dan jasa logistik bernilai tinggi masih lebih banyak dinikmati pusat logistik di luar Indonesia,” ujar Lindasari.

Berikut adalah data signifikansi Selat Malaka dalam perdagangan global berdasarkan paparan Lindasari:

Indikator Statistik Tahunan

Volume Lalu Lintas Kapal	> 102.000 Kapal
Pangsa Perdagangan Maritim Dunia	Sekitar 22%
Pangsa Perdagangan Minyak Dunia	Hampir 29%

Kedaulatan Ekonomi dan Ketahanan Rantai Pasok

Lindasari menjelaskan bahwa ketergantungan pada ekosistem logistik eksternal menciptakan kerentanan strategis. Berbagai disrupsi global, mulai dari pandemi hingga konflik geopolitik, menjadi bukti bahwa negara tanpa kapasitas logistik domestik yang kuat akan kehilangan fleksibilitas ekonomi.

Oleh karena itu, kebijakan transformasi di Pelabuhan Batam, termasuk penyesuaian struktur tarif oleh BP Batam, harus dipandang sebagai investasi untuk membangun kapasitas nasional.

Ia mencontohkan keberhasilan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, hingga Korea Selatan yang membangun sektor logistik melalui keberpihakan kebijakan dan reformasi kelembagaan.

Upaya Economic Upgrading: Reformasi Pelabuhan Batam bertujuan mendorong aktivitas bongkar muat, pergudangan, multimoda, hingga freight forwarding agar lebih banyak dilakukan oleh perusahaan nasional dan pelaku usaha lokal.

Visi Strategis di Selat Malaka

Lebih lanjut, Lindasari menekankan bahwa isu utama saat ini bukanlah sekadar tarif murah, melainkan keberanian politik untuk menjadikan Batam sebagai instrumen kedaulatan ekonomi. Penguatan pelabuhan merupakan agenda nasional untuk merebut kembali nilai ekonomi yang selama ini "terlewat" di depan mata.

“Ketika negara lain berlomba membangun koridor logistik alternatif, Indonesia justru sudah memiliki keunggulan geografis alami yang tidak dimiliki negara lain. Kita tidak boleh selamanya hanya menjadi wilayah transit bagi keuntungan negara lain,” pungkasnya. (Z-1)