2 days ago
1
Ilustrasi(Dok Istimewa)
FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2027. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, usai Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengonfirmasi bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyetujui secara prinsip rencana skema pembiayaan alternatif tersebut.
Fuadi menilai pengajuan obligasi daerah merupakan langkah pembiayaan yang wajar dan konstitusional untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.
"Kami di Fraksi PKB mendukung langkah Pak Gubernur menerbitkan obligasi daerah ini. Ini bukan barang baru, pemerintah pusat sendiri sudah lama memakai instrumen serupa. Bagi kami, yang penting memastikan dananya benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat," ujar Fuadi melalui keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Fuadi mengapresiasi keberanian Gubernur Pramono dalam mencari terobosan pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni guna merespons kondisi fiskal yang belum sepenuhnya stabil. Langkah ini dinilai penting agar berbagai program prioritas penataan kota tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah.
"Di tengah kondisi fiskal yang tidak menentu, Pak Pramono justru mengambil langkah berani mencari pembiayaan alternatif agar pembangunan Jakarta tidak berhenti. Ini pola kepemimpinan problem solver yang kita perlukan," tegasnya.
Lebih lanjut, Fuadi menegaskan dukungan Fraksi PKB didasari atas rencana alokasi dana obligasi yang difokuskan pada sektor publik vital, seperti pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), unit sekolah baru, hingga perluasan moda transportasi umum LRT rute Manggarai–Dukuh Atas.
Ia berharap pembiayaan ini dapat mengakselerasi peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas menengah ke bawah serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan di Jakarta.
"Kalau dananya dipakai untuk sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik yang bisa diakses warga, itu sejalan dengan perjuangan kami. Kami akan terus mendorong agar manfaat pembangunan dirasakan sampai ke bawah," pungkas Fuadi. (H-2)
