Pengamat: Kunci Pengusutan Korupsi Batu Bara PLTU Ada pada Data Pasokan dan Stockpile

Pelaku usaha penjualan aksesoris dan perbaikan HP menata dagangannya dibantu penerangan lilin saat mati listrik di Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).(ANTARA/Prasetia Fauzani)

CENTER of Energy and Resources Indonesia (CERI) menilai pengusutan dugaan korupsi pasokan batubara untuk PLTU yang diduga memicu blackout di sejumlah wilayah seharusnya tidak sulit, asalkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri serius menelusuri data pasokan, kualitas, dan distribusi batu bara.

Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengatakan bahwa Kortastipidkor Polri diyakini telah mengantongi data awal yang cukup sehingga perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Karena itu, ia mendorong penyidik tidak berhenti pada pengungkapan modus, melainkan menelusuri seluruh pihak yang terlibat.

“Jika serius, maka mudah mengungkap siapa saja pemainnya, sebab kami yakin Kertas Tipikor sudah punya data penyimpangan yang cukup sehingga bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan, apalagi langkah ini diduga atas perintah Presiden ke Kapolri,” kata Yusri dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Selasa (6/7).

Menurut Yusri, penyidik akan relatif mudah menelusuri perkara ini karena data yang dibutuhkan tersebar di sejumlah instansi, mulai dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, hingga Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. 

Ia juga mendorong penyidik memeriksa kondisi pasokan di lapangan, termasuk mengambil sampel batu bara di stockpile PLTU di berbagai daerah.

“Termasuk mengambil sampel batu bara di setiap stockpile batu bara di PLTU seluruh Indonesia,” ujar Yusri.
Yusri juga menduga gerak cepat Kortas Tipidkor Polri dalam mengusut skandal batu bara yang berujung blackout merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri. 

“Kasus ini dipandang serius karena menyangkut kerugian negara sekaligus stabilitas pasokan listrik nasional. Kami juga menduga ini perintah langsung Presiden Prabowo ke Kapolri,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo menyatakan pihaknya tengah mengusut dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang diduga memicu blackout dan menimbulkan kerugian negara hingga Rp5 triliun. 

Menurut Robertus, angka tersebut masih bersifat sementara karena Polri masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk audit investigatif resmi.

“Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun,” kata Robertus di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/6).

Robertus menjelaskan, penyelidikan menemukan dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara, manipulasi kuantitas pasokan, serta penyimpangan yang menyebabkan pembayaran kontrak tidak sesuai dengan kondisi riil pasokan. Dugaan praktik itu disebut berlangsung dalam pemenuhan pasokan batubara untuk PLTU pada periode 2018 hingga 2026.

“Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan di antaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok.Kemudian manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil,” ungkapnya. (H-2)