2 days ago
1
Petugas menimbang sampah terpilah di Bank Sampah Posyandu Flamboyan IV dan PAUD Flamboyan, Desa Sindangsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat .(MI/Anton Kustedja-HO/Pemkab Bekasi)
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah.
Melalui optimalisasi program bank sampah, limbah rumah tangga kini diarahkan agar tidak hanya berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi bagi warga.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait, mengungkapkan hingga April 2026 jumlah bank sampah di wilayahnya telah menembus 556 unit.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan jumlah bank sampah terbanyak di Indonesia.
"Target kami satu RW satu bank sampah. Saat ini baru 556 unit, sementara jumlah RW di Kabupaten Bekasi sekitar 3.000. Artinya, masih ada ruang besar untuk terus dikembangkan," kata Syafri di Kantor DLH Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (23/7).
EDUKASI DAN NILAI EKONOMI
Keberhasilan perluasan bank sampah bukan semata-mata didorong besarnya anggaran pemerintah, melainkan dari tumbuhnya kesadaran mandiri di tengah masyarakat.
Sebelum membentuk unit baru, DLH Kabupaten Bekasi memberikan pelatihan khusus kepada pengurus RW untuk mengedukasi warga terkait tata cara pemilahan sampah dari sumbernya.
"Dulu orang menganggap mengumpulkan sampah itu pekerjaan yang tidak berguna. Setelah dijalankan satu hingga dua tahun, ternyata hasilnya bisa menjadi tambahan penghasilan. Di situlah pola pikir masyarakat mulai berubah," ujar Syafri.
Ia menjelaskan, berbagai jenis limbah seperti plastik, kertas, kaca, hingga minyak jelantah kini memiliki pangsa pasar tersendiri.
Minyak jelantah, yang dahulu kerap dibuang ke saluran air dan mencemari lingkungan, saat ini memiliki nilai jual sekitar Rp6.000 per kilogram.
TARGET BANK SAMPAH INDUK DI TIAP DESA
Untuk menjaga keberlanjutan rantai daur ulang, DLH Kabupaten Bekasi telah menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan pengolahan.
Langkah strategis berikutnya adalah menghadirkan bank sampah induk di setiap desa yang sekaligus difungsikan sebagai Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Keberadaan bank sampah induk diyakini mampu mendongkrak nilai jual sampah hulu karena komoditas limbah sudah melalui proses pencacahan awal sebelum didistribusikan ke industri daur ulang.
"Kami sedang mengupayakan agar pembangunan bank sampah induk tidak sepenuhnya menggunakan APBD, tetapi melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, BUMDes, dan sektor swasta," katanya.
Syafri berharap, partisipasi aktif warga dalam memilah sampah dari rumah tangga dapat memangkas secara signifikan volume limbah yang terbuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. (AK/P-2)
