Tentara Mali.(Al Jazeera)
PEMERINTAHAN Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi aksi militer di Mali, suatu negara di Afrika Barat, untuk menargetkan kelompok militan yang berafiliasi dengan al-Qaeda, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM). Langkah ini, jika disetujui, akan menjadikan Mali sebagai negara kedelapan yang menjadi sasaran serangan militer sejak awal masa jabatan kedua Trump.
Rencana ini memicu perdebatan di internal pejabat senior Amerika Serikat. Sebastian Gorka, Direktur Senior Penanggulangan Terorisme di Dewan Keamanan Nasional, disebut sebagai salah satu pendukung vokal penggunaan kekuatan militer tersebut. Namun, Pentagon dan Gedung Putih masih enggan memberikan komentar resmi terkait detail rencana serangan tersebut.
Ancaman JNIM di Kawasan Sahel
JNIM membangun basis yang kuat di Mali dan mulai memperluas serangannya ke negara-negara pesisir Afrika Barat. Kelompok ini dikenal sebagai salah satu organisasi militan dengan persenjataan terbaik di kawasan tersebut dan salah satu yang paling kuat di dunia. Pada musim semi ini, mereka meluncurkan serangan terkoordinasi di ibu kota Bamako dan membunuh menteri pertahanan Mali dalam serangan bom bunuh diri.
Selain JNIM, kelompok IS Sahel (afiliasi ISIS) juga memperkuat pengaruhnya di perbatasan Mali dan Niger. Kelompok ini diyakini menahan misionaris Amerika, Kevin Rideout, yang diculik tahun lalu.
Kritik terhadap Peran Rusia
Pemerintah junta Mali saat ini memutus hubungan dengan Barat dan beralih ke Rusia untuk bantuan keamanan, termasuk menyewa tentara bayaran dari Wagner Group (sekarang Africa Corps). Namun, pejabat AS menilai Rusia gagal menjadi mitra keamanan yang efektif.
Data Korban Sipil: Berdasarkan data ACLED tahun lalu, militer Mali dan mitra Rusia mereka bertanggung jawab atas 925 kematian warga sipil, jauh lebih tinggi dibandingkan 232 kematian yang disebabkan oleh kelompok militan Islam.
Pihak Gedung Putih menyatakan bahwa terorisme di Sahel adalah masalah multinasional dan mendesak negara-negara di Afrika Utara serta Barat untuk membeli peralatan militer AS guna mendukung upaya perang mereka sendiri.
Risiko Eskalasi dan Dilema Militer
Keterlibatan militer langsung AS di Mali membawa risiko tinggi, termasuk potensi konfrontasi dengan pasukan Rusia yang ada di lapangan. Para ahli memperingatkan bahwa solusi militer murni mungkin tidak akan menyelesaikan konflik yang berlangsung lama.
- Wassim Nasr (Soufan Center): Menyarankan AS fokus pada resolusi konflik dan mendorong dialog antara junta Mali dengan JNIM.
- Corinne Dufka (Pakar Sahel): Memperingatkan bahwa serangan AS dapat memicu JNIM untuk mulai menargetkan kepentingan Amerika, sesuatu yang belum mereka lakukan hingga saat ini.
- Peter Pham (Mantan Pejabat Trump): Menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan dengan pemerintah Mali dan Niger sebelum melakukan kerja sama keamanan lebih lanjut.
Hingga saat ini, Departemen Luar Negeri AS menyatakan komitmennya untuk memantau ancaman terhadap tanah air dan mendukung kepemilikan regional dalam melawan terorisme, tanpa mengonfirmasi secara eksplisit apakah Menteri Luar Negeri Marco Rubio mendukung serangan udara di Mali. (The Washington Post/I-2)

















































