Pascaputusan MK soal Pilkada, Irman Gusman Ajak Benahi Kualitas Demokrasi

Irman Gusman(Istimewa)

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang mengukuhkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dinilai sebagai penegasan penting atas legitimasi elektoral dalam sistem demokrasi Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan kini didorong untuk menyudahi debat prosedural dan beralih fokus pada pembenahan tata kelola demokrasi (governance democracy).

Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman menilai perdebatan panjang mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah selama ini telah menyita energi bangsa. Padahal, fundamental demokrasi di tingkat daerah justru kerap terabaikan.

​"Putusan MK adalah penegasan legitimasi elektoral. Namun, agenda besar kita jauh lebih mendesak: bagaimana legitimasi tersebut diterjemahkan menjadi pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan pro-rakyat. Tanpa fondasi institusional yang kuat, Pilkada langsung hanyalah ritual yang tidak menjamin kesejahteraan," ujar Irman, Senin (6/7).

​Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah ini menekankan demokrasi Indonesia saat ini memerlukan lompatan paradigma. Ia memperingatkan bahwa fokus yang hanya tertuju pada prosedur pemilihan akan membuat demokrasi Indonesia "kuat secara prosedural, namun lemah secara substansial."

​Menurutnya, Indonesia harus bergeser ke arah governance democracy. Kita tidak cukup hanya memastikan rakyat memiliki hak memilih, tapi harus menjamin bahwa sistem politik mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas dan pemerintahan yang bekerja efektif untuk kepentingan publik," tegas Senator RI asal Sumatera Barat ini.

​Irman berharap, momentum pascaputusan MK ini dapat mengakhiri perdebatan yang bersifat prosedural dan menyatukan fokus seluruh elemen bangsa pada pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.

​"Tujuannya satu: agar legitimasi yang lahir dari Pilkada langsung benar-benar diterjemahkan menjadi kinerja pemerintahan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

(Mal)