Menuju Muktamar Ke-35 NU: Kriteria Rais Aam dan 9 Nama Calon AHWA

ilustrasi(Antara)

Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026, diskursus mengenai kriteria calon pemimpin tertinggi organisasi keagamaan tersebut mulai menghangat. Isu kepemimpinan ini dinilai krusial mengingat muktamar kali ini merupakan momentum perdana NU memasuki abad keduanya setelah melewati usia satu abad.

Warga NU sekaligus representasi Kiai Kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawy, menegaskan bahwa penentuan figur Rais Aam yang merupakan jabatan tertinggi dalam struktur NU tidak boleh terjebak dalam kalkulasi politik praktis sesaat. Menurutnya, rekam jejak dan marwah para ulama pendiri harus menjadi patokan utama dalam memilih pemimpin.

"NU, sejak kelahirannya, adalah jam'iyyah diniyyah (perkumpulan keagamaan) yang menghimpun cara beragama yang telah hidup berabad-abad di Nusantara. Pemimpin tertingginya bukanlah sekadar ketua sebuah perkumpulan administratif, melainkan imam bagi sebuah tradisi keagamaan yang dianut puluhan juta orang," ujar Khalilur melalui keterangannya, Senin (6/7).

Ia mengingatkan, sejarah pendirian NU pada 1926 oleh Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri murni digerakkan oleh otoritas keulamaan guna merespons isu keagamaan serta situasi internasional terkait dinamika di Hijaz, bukan karena perebutan kekuasaan.

Empat Patokan Dasar Rais Aam

Merujuk pada keteladanan tiga ulama pendiri tersebut, Khalilur memetakan empat patokan dasar yang wajib melekat pada sosok Rais Aam masa depan:

1. Kedalaman Ilmu Agama: Memiliki sanad keilmuan yang jelas, mencontoh kealiman Kiai Hasyim (hadits), Kiai Bisri (fiqh), serta Kiai Wahab (fiqh siyasah dan ushul fiqh). Otoritas keulamaan harus mendahului jabatan.
2. Karya Nyata Terdokumentasi: Memiliki bukti konkret yang dapat dirasakan umat, baik berupa kitab ilmiah, pondok pesantren, fatwa hukum, maupun rekam jejak kaderisasi yang konsisten.
3. Kiprah Konkret Bangsa: Jejak langkah yang melampaui kepentingan pribadi atau kelompok, sebagaimana dicontohkan lewat Resolusi Jihad hingga misi diplomatik Komite Hijaz.
4. Integritas Moral (Etik): Hidup bersahaja, menjaga lisan, tunduk pada adab, serta konsisten menerapkan lima prinsip Mabadi' Khaira Ummah (kejujuran, dapat dipercaya, keadilan, gotong-royong, dan keteguhan).

"Rais Aam itu ibarat imam shalat. Dalam fiqh pesantren, imam dipilih dari yang paling fasih bacaannya, paling dalam ilmunya, dan paling wara' perilakunya. Jika mengimami shalat lima waktu saja standarnya setinggi itu, apalagi untuk mengimami cara beragama puluhan juta manusia," tambahnya.

Sistem AHWA dan Isyarat Sembilan Masyayikh

Terkait mekanisme pemilihan, Muktamar Ke-35 dipastikan akan kembali menggunakan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA). Sistem ini mengamanatkan sembilan ulama sepuh pilihan muktamirin untuk bermusyawarah mufakat menentukan Rais Aam guna menghindari polarisasi politik terbuka.

Pertemuan para masyayikh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, baru-baru ini telah memunculkan kesepakatan mengenai sembilan nama ulama sepuh yang diproyeksikan masuk dalam bursa anggota AHWA:

Khalilur menilai sembilan nama masyayikh ini telah merepresentasikan wajah AHWA yang ideal sesuai AD/ART organisasi karena mencakup penjaga sanad keilmuan, trah biologis maupun ideologis pendiri NU, serta keterwakilan geografis lintas wilayah.

"Kursi Rais Aam menghadap ke dua arah: ke belakang menghadap kiblat sejarah para pendiri, dan ke depan menghadap masa depan puluhan juta nahdliyin. Menjadi Rais Aam itu tidak bisa sembarang orang," pungkasnya. (E-3)