2 weeks ago
14
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.(Antara)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya wadah kolaborasi untuk membangun kualitas dan karakter anak bangsa di tengah berbagai tantangan pendidikan nasional. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa.
"Peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif semua elemen bangsa," ujar Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).
Pernyataan tersebut merespons langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang meluncurkan Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) pada Senin (6/7). Gerakan ini bertujuan menghidupkan kembali semangat gotong royong guna memajukan sektor pendidikan di tanah air.
Tantangan Sektor Pendidikan
Inisiasi gerakan PSPB muncul sebagai jawaban atas sejumlah persoalan krusial. Data menunjukkan masih terdapat 2,92 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah, serta lebih dari 200 ribu gedung sekolah dalam kondisi rusak. Kondisi ini diperparah dengan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang melibatkan lebih dari 8,7 juta murid SD dan SMP.
Hasil TKA tersebut menunjukkan capaian yang belum optimal, dengan rincian sebagai berikut:
- Literasi: Rata-rata 60 (SD) dan 60,83 (SMP).
- Numerasi: Rata-rata 43,41 (SD) dan 40,34 (SMP).
Katalis Ekosistem Pendidikan
Lestari, yang akrab disapa Rerie, berharap Gerakan PSPB mampu menjadi ruang bagi guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan dan organisasi filantropi. Dengan gerakan ini, kontribusi dunia usaha dan masyarakat diharapkan menjadi lebih terarah, terutama dalam mendukung pengembangan bakat, minat, dan karakter generasi muda.
Sebagai Anggota Komisi X DPR RI, Rerie berpendapat bahwa PSPB dapat berperan sebagai katalis bagi terwujudnya ekosistem pendidikan yang unggul secara akademik sekaligus kokoh secara karakter. Ia mendorong agar gerakan ini memprioritaskan isu-isu strategis seperti:
- Pelatihan guru secara berkelanjutan.
- Penyediaan konten dan infrastruktur digital.
- Revitalisasi bangunan sekolah yang rusak.
Kebijakan Berbasis Bukti
Lebih lanjut, Rerie menegaskan bahwa data TKA yang rinci harus dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Komitmen kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga orang tua, menjadi kunci utama perbaikan sistem pendidikan nasional.
"Kita semua harus siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan untuk membangun kompetensi dan karakter siswa yang lebih baik," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.
Melalui semangat kolaborasi dalam Gerakan PSPB, diharapkan Indonesia dapat mempercepat perwujudan pendidikan bermutu bagi semua pihak, sekaligus mencetak generasi emas yang cerdas, berintegritas, dan memiliki daya saing global.
