2 weeks ago
22
ilustrasi(Antara)
Indonesia dinilai telah memasuki fase krisis iklim yang memerlukan langkah penanganan segera. Dosen Departemen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Emilya Nurjani mengatakan dampak perubahan iklim kini semakin nyata dan telah mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Fenomena perubahan iklim yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan dampak yang lebih besar dan mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan manusia sehingga dapat disebut sebagai krisis iklim karena memerlukan tindakan segera," kata Emilya, Selasa (7/7).
Menurut Emilya, kondisi tersebut diperkuat oleh catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut periode 2023-2025 sebagai tiga tahun terpanas dalam sejarah pengamatan modern.
Sementara itu, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memproyeksikan suhu rata-rata global pada periode 2026-2030 berada pada kisaran 1,3 hingga 1,9 derajat Celsius di atas tingkat praindustri. Kondisi tersebut meningkatkan risiko cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Emilya mengatakan dunia sebenarnya telah berkomitmen membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius melalui Perjanjian Paris 2015. Namun, hingga satu dekade berselang target tersebut belum tercapai.
"Kenaikan suhu bumi yang terus berlangsung menjadi bukti bahwa berbagai upaya pengurangan emisi karbon yang dilakukan negara-negara di dunia belum mampu menekan laju pemanasan global secara signifikan," ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan suhu udara menyebabkan kebutuhan air meningkat, mempercepat penguapan, dan memperbesar risiko kekeringan. Di sisi lain, pola hujan menjadi semakin sulit diprediksi sehingga musim hujan dan kemarau mengalami pergeseran. Intensitas hujan ekstrem juga meningkat sehingga memperbesar risiko banjir, longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.
"Hal tersebut secara langsung memengaruhi berbagai sektor kehidupan, terutama pertanian yang menghadapi perubahan pola tanam, meningkatnya risiko gagal panen, munculnya kembali serangan hama, hingga penurunan produktivitas," katanya.
Emilya menilai risiko perubahan iklim harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan berpotensi meningkatkan emisi karbon, mengurangi kemampuan penyerapan karbon, memperparah fenomena pulau panas perkotaan (urban heat island), menurunkan daya resap air, dan meningkatkan risiko banjir. Karena itu, ia mendorong penerapan tata kelola ruang berbasis daya dukung lingkungan melalui integrasi strategi mitigasi dan adaptasi, termasuk pengembangan solusi berbasis alam (nature-based solutions) dengan pembangunan infrastruktur hijau dan biru.
"Menghadapi perubahan iklim perlu menggabungkan mitigasi dan adaptasi, yaitu mengurangi penyebab perubahan iklim dan mengurangi dampak yang ditimbulkan," pungkas Emilya.
