Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kini di bawah Kementerian Kebudayaan

penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta. (Dok.Kementerian Kebudayaan)

KEMENTERIAN Kebudayaan secara resmi menerima estafet penyelenggaraan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, kepada Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta. 

“Kami di Kementerian Kebudayaan, dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, mendapatkan tugas baru untuk meneruskan apa yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Baik secara historis maupun berbagai arahan teknis yang sangat penting, seluruhnya akan segera kita laksanakan,” ujar Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Fadli Zon.

Lebih lanjut, Fadli Zon menyampaikan enam langkah prioritas yakni memperkuat koordinasi seluruh focal point UNESCO di Indonesia; meningkatkan kualitas nominasi Indonesia pada berbagai program UNESCO; memperkuat implementasi seluruh konvensi UNESCO; memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan program UNESCO; mendukung pengembangan Ethics of Artificial Intelligence, Education for Sustainable Development, dan Open Science sesuai perkembangan global; serta mengoptimalkan peran Indonesia sebagai anggota UNESCO Executive Board periode 2023-2027.

Sebagai Ketua KNIU, Menteri Kebudayaan berharap kelembagaan KNIU mampu meningkatkan posisi strategis Indonesia dalam berbagai forum UNESCO, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan berbagai program internasional bagi kepentingan pembangunan nasional.

Indonesia, kata Fadli Zon, memiliki berbagai capaian penting dalam kerja sama dengan UNESCO, di antaranya pengakuan terhadap warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, UNESCO Global Geoparks, Cagar Biosfer, Memory of the World, serta kepercayaan sebagai anggota Komite Antarpemerintah UNESCO untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda periode 2026–2030. Berbagai pencapaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat diplomasi Indonesia dan meningkatkan kontribusi bangsa di tingkat global.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pengalihan penyelenggaraan KNIU merupakan estafet pengabdian dalam memperkuat peran Indonesia di UNESCO. 

“Kami menyerahkan penyelenggaraan KNIU beserta seluruh arsip, dokumen, dan administrasi kelembagaannya kepada Kementerian Kebudayaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang akan kita tandatangani bersama,” jelas Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa seluruh pengalaman, jejaring internasional, praktik baik, serta sistem kelembagaan yang telah dibangun selama puluhan tahun menjadi modal berharga bagi Kementerian Kebudayaan dalam melanjutkan pengelolaan KNIU. (H-4)