2 weeks ago
12
Haufan Hasyim Salengke(Dok. Pribadi/Diolah AI)
DUNIA sepak bola kerap mengagungkan jargon bahwa olahraga harus steril dari intervensi politik. FIFA, sebagai otoritas tertinggi, bahkan berulang kali menjatuhkan sanksi berat bagi negara yang membiarkan pemerintahnya mencampuri urusan lapangan hijau.
Namun, sebuah ironi besar bercampur kepalsuan tersaji nyata di pintu masuk Piala Dunia 2026. Kasus penolakan masuknya wasit terbaik Afrika, Omar Abdulkadir Artan, pengetatan visa penyerang Irak Aymen Hussein, hingga diskriminasi delegasi Iran oleh imigrasi Amerika Serikat (AS) membuktikan satu hal: kedaulatan paspor jauh lebih berkuasa ketimbang prestasi olahraga. Ini adalah tamparan keras bagi narasi inklusivitas palsu bentukan FIFA.
Mari bedah tragedi Omar Artan. Wasit 34 tahun berlisensi FIFA itu memegang reputasi gemilang sebagai Wasit Terbaik Afrika 2025. Ia masuk daftar 52 wasit terpilih untuk bertugas di Piala Dunia, sedianya mencatat sejarah sebagai orang Somalia pertama yang memimpin pertandingan putaran final.
Artan datang ke AS bukan sebagai pelancong ilegal, melainkan ofisial resmi dengan visa sah, paspor diplomatik, dan undangan formal FIFA. Sialnya, interogasi melelahkan selama 11 jam oleh otoritas perbatasan AS berakhir dengan deportasi paksa.
Aturan diskriminatif travel ban era Presiden Donald Trump bagi warga Somalia meremukkan mimpi profesional dan kerja keras bertahun-tahun sang pengadil lapangan, bahkan sebelum peluit pertama ditiup. Apakah ini yang disebut dengan keadilan olahraga internasional?
Kejadian memuakkan ini semakin lengkap dengan adanya hambatan serupa yang mengintai penyerang andalan Irak, Aymen Hussein, serta pembatasan ketat terhadap seluruh delegasi tim nasional Iran.
Semua hambatan ini menelanjangi kemunafikan kapitalisasi kompetisi di bawah komando Gianni Infantino. FIFA dengan bangga membengkakkan jumlah peserta menjadi format 48 tim untuk memberikan panggung global yang ‘adil’ bagi negara-negara berkembang di Asia dan Afrika.
Namun, buat apa kuota ditambah jika negara tuan rumah adidaya yang ditunjuk justru menutup gerbang rapat-rapat bagi ras, paspor, atau negara yang dicap 'tidak aman' secara geopolitik? Inklusivitas sepak bola terbukti cuma omong kosong di atas kertas. FIFA nyatanya tak berdaya dan bertekuk lutut di hadapan arogansi hukum domestik Barat.
Di tengah karut-marut polemik visa, sempat mencuat usulan agar Iran didiskualifikasi dan tiketnya dialihkan kepada Italia. Namun, ‘Negeri Pizza’ memilih menolak godaan jalan pintas. Integritas, bagi Italia, tampaknya masih lebih berharga daripada kesempatan lolos lewat pintu belakang. Sepak bola, setidaknya kali ini, masih menyisakan ruang bagi kehormatan.
Prinsip Italia itu terasa kontras jika dijadikan cermin bagi panggung politik di Indonesia. Publik kerap disuguhi perdebatan ketika proses politik dianggap lebih mengutamakan hasil daripada menjaga semangat konstitusi. Tafsir hukum diperdebatkan dan etika bernegara tak jarang menjadi bahan pertanyaan. Jika persepsi semacam itu terus menguat, yang terkikis tidak hanya kepercayaan publik, tetapi juga wibawa demokrasi dan supremasi hukum.
Sikap tunduk FIFA, dengan dalih bahwa urusan imigrasi merupakan hak prerogatif absolut negara tuan rumah, menunjukkan kelemahan struktural federasi yang memalukan. Langkah FIFA yang membiayai kompensasi penuh bagi Artan hanyalah kosmetik murahan untuk meredam rasa bersalah dan menutupi rasa malu federasi. Uang tidak bisa membeli kembali sejarah yang dirampas dari tangan seorang profesional.
Ke depan, jaminan bebas visa dan kemudahan akses bagi seluruh atlet, ofisial, serta suporter tanpa diskriminasi rasial atau geopolitik harus menjadi syarat mati dalam proses bidding tuan rumah turnamen apa pun.
Jika FIFA tidak berani mengambil sikap tegas terhadap negara adidaya yang diskriminatif, turnamen olahraga internasional selamanya hanyalah mainan eksklusif milik negara kaya. Sepak bola sejati diuji bukan saat bola bergulir di lapangan, melainkan saat integritas kemanusiaan dijunjung tinggi di gerbang imigrasi bandara.
Tragedi dicoretnya Omar Artan, Hussein, dan delegasi Iran adalah noda hitam yang membuktikan bahwa di mata dunia modern, stempel di atas paspor masih jauh lebih menentukan ketimbang peluit keadilan yang ditiup dengan jujur.
