DPR AS.(Al Jazeera)
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat kembali melayangkan teguran keras terhadap kebijakan Presiden Donald Trump dalam menangani konflik dengan Iran pada Kamis (23/7) waktu setempat. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan yang kembali berkobar di kawasan Timur Tengah.
Dalam pemungutan suara yang berakhir dengan hasil tipis 214-208, empat anggota faksi Republik membelot dari garis partai untuk mendukung resolusi pembatasan wewenang perang (war powers resolution) yang diprakarsai oleh Demokrat. Ini merupakan kali kedua DPR AS secara sempit menolak keterlibatan dalam perang yang diperbarui tersebut.
Senat AS diperkirakan akan mengikuti langkah serupa dalam pemungutan suara terpisah. Meski demikian, resolusi-resolusi ini secara hukum belum teruji dan sebagian besar bersifat simbolis.
Langkah DPR ini tidak akan dikirim ke meja Presiden Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Selain itu, presiden hampir dipastikan akan memveto setiap undang-undang mengikat yang mencoba membatasi otoritasnya.
Namun, hasil pemungutan suara ini menjadi sinyal kuat bahwa para pembuat kebijakan di Washington semakin tidak puas dengan perkembangan konflik tersebut. Ketidakpuasan ini muncul seiring dengan kegagalan pembicaraan damai dan eskalasi permusuhan yang tajam dalam beberapa pekan terakhir.
Situasi di lapangan dilaporkan memburuk setelah insiden akhir pekan lalu yang mengakibatkan tewasnya empat personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Eskalasi ini memicu kekhawatiran di kalangan anggota parlemen mengenai potensi terseretnya AS ke dalam konflik terbuka yang lebih luas tanpa pengawasan legislatif yang memadai. (Politico/I-2)

















































