2 weeks ago
14
Ilustrasi(Anadolu Agency/Ahmet Serdar Eser )
DESAKAN Amerika Serikat (AS) agar negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Eropa meningkatkan anggaran pertahanan dinilai sebagai upaya membagi beban finansial dan militer secara lebih proporsional. Langkah ini dipandang bukan sebagai sinyal bahwa Washington akan meninggalkan komitmennya terhadap aliansi tersebut.
Seorang sumber diplomatik sekaligus pakar Eropa menjelaskan bahwa tuntutan ini bukanlah kebijakan baru. Menurutnya, pemerintahan Presiden Barack Obama maupun Joe Biden sebelumnya juga pernah menyampaikan permintaan serupa kepada sekutu-sekutu di Eropa.
"Tuntutan AS agar anggota NATO di Eropa meningkatkan belanja pertahanan bukanlah hal baru. Baik Barack Obama maupun Joe Biden sebelumnya juga pernah menyampaikan seruan serupa kepada sekutu-sekutu Eropa," ujar sumber tersebut.
Kebijakan Washington saat ini lebih diarahkan pada pembagian tanggung jawab yang lebih besar kepada negara-negara Eropa, alih-alih melakukan penarikan penuh kehadiran militer Amerika dari kawasan tersebut. AS tetap berkepentingan mempertahankan kehadirannya di Eropa, namun secara bertahap berupaya mengurangi keterlibatan militer karena tekanan ekonomi dalam negeri.
Selain faktor ekonomi, perubahan strategi ini dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Washington yang mengalihkan fokus ke Asia-Pasifik (pivot to Asia) untuk menghadapi meningkatnya pengaruh Tiongkok. Strategi ini telah dimulai sejak era Barack Obama dan terus berlanjut hingga saat ini.
Di sisi lain, upaya pemerintah negara-negara Eropa untuk menaikkan anggaran militer menghadapi tantangan besar. Meski menggunakan alasan konflik di Ukraina dan ancaman Rusia, kebijakan ini dinilai kurang populer di mata masyarakat Eropa yang tengah menghadapi persoalan ekonomi serius, tingginya utang publik, serta kebijakan penghematan.
Persoalan pembagian tanggung jawab (burden sharing) ini diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang dijadwalkan berlangsung di Ankara, Turki, pada 7-8 Juli 2026. Isu ini tetap menjadi topik krusial dalam hubungan transatlantik antara Washington dan sekutu Eropanya. (RIANovosti/Fer/I-1)
