Ada Demo Besok, Polda Metro: Lalu Lintas Jakarta Normal, Pengalihan Jalan Situasional

Massa menyiapkan atribut aksi di depan Gedung DPR Jakarta pada Rabu (26/7/2026).(ANTARA/Adimas Raditya)

DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memastikan arus lalu lintas di Jakarta secara umum tetap berjalan normal menjelang aksi penyampaian pendapat di kawasan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya pada Kamis (27/8). Rekayasa pengalihan jalan hanya akan diterapkan secara situasional.

"Saat ini sampai besok Jakarta dalam kondisi aman dan kondusif, termasuk arus lalu lintas secara umum tetap berjalan normal. Pengaturan maupun pengalihan arus akan dilakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (26/8).

Firman menyatakan kondisi Ibu Kota hingga Kamis (27/8) dipastikan aman dan kondusif. Oleh karena itu, skema pengalihan arus kendaraan tidak diberlakukan secara permanen sejak awal.

Guna mengantisipasi potensi kepadatan di sekitar ruas Jalan Gatot Subroto dan kawasan DPR RI, pihak kepolisian meminta para pengguna jalan dan masyarakat luas menyikapi dinamika lapangan secara bijak.

Firman juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh rumor yang beredar serta selalu memverifikasi kebenaran setiap kabar sebelum menyebarkannya di media sosial.

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya," kata Firman.

Polda Metro Jaya menyiapkan personel di berbagai titik di Jakarta untuk mengawal unjuk rasa pada Kamis (27/8). Kepolisian berkoordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam (pamdal) di berbagai titik strategis, termasuk kompleks DPR dan instansi di koridor Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Kepresidenan Jakarta.

"Beberapa titik ini juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8).

Personel yang ditugaskan tidak hanya difokuskan untuk mengawal aksi, melainkan juga untuk keperluan pengamanan serta pelayanan umum lainnya.

Kendati belum merinci total jumlah personel yang diturunkan, Budi menegaskan bahwa pengerahan pasukan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan secara menyeluruh.

"Kami harus luruskan dan jelaskan. Misalnya tergelar beberapa ribu personel, (sementara) misalnya massa aksi 500. (Personel polisi) bukan hanya untuk 500 (massa aksi), tetapi untuk pengaturan lalu lintas, kelancaran masyarakat lainnya," tegas Budi.

(Ant/P-4)