81 Desa di Banyumas Terancam Kekeringan, Pemerintah harus Antisipasi

ilustrasi(Antara)

Peneliti Center of Reform on Economics (CoRE), Eliza Mardian turut buka suara terkait 81 desa di Banyumas, Jawa Tengah yang saat ini terancam kekeringan. Eliza menyampaikan, meskipun proporsi produksi padi Banyumas terhadap produksi padi provinsi Jawa Tengah berkisar 3%, banyaknya desa yang rawan kekeringan di Banyumas menjadi sinyal peringatan serius agar segera diantisipasi oleh pemerintah.

“Dengan antisipasi yang tepat waktu, terintegrasi, dan berbasis sains jadi bukan sekadar reaktif, dampak bisa diminimalkan, bahkan menjadi momentum transformasi. Pemerintah perlu bergerak dari manajemen bencana menuju manajemen risiko iklim proaktif. Sekarang tinggal eksekusi yang konsisten, transparan, dan berpihak pada petani keci,” ucap Eliza, Selasa (7/7).

Implikasi kekeringan ini, sambung dia, tidak hanya sekadar berdampak kepada angka produksi, ada dimensi kesejahteraan petani, stabilitas harga, serta ketahanan pangan lokal yang turut terancam. Selain itu, penurunan output di tingkat mikro akan langsung menggerus pendapatan rumah tangga petani, memperlebar kesenjangan, dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di kantong-kantong pedesaan Banyumas.

Meski Banyumas menyumbang porsi kecil dari total produksi nasional, Eliza menegaskan bahwa pelajaran pentingnya adalah bagaimana guncangan lokal yang berulang dapat mengikis kepercayaan terhadap swasembada pangan jika tidak diantisipasi secara struktural. 

“Fenomena ini menggarisbawahi kerentanan sistem pertanian Indonesia terhadap perubahan iklim, di mana frekuensi dan intensitas kekeringan diproyeksikan meningkat, sehingga tanpa adaptasi yang serius, target ketahanan pangan jangka panjang bisa terancam meskipun produksi nasional saat ini menunjukkan tren positif,” terang dia.

Kendati demikian, pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan langkah antisipasi seperti pemetaan wilayah rawan, distribusi air bersih darurat, pembangunan atau perbaikan infrastruktur irigasi, optimalisasi embung dan waduk, serta promosi varietas padi tahan kekeringan seperti kelompok Inpari dan Situbagendit ini patut diapresiasi. 

Namun, lanjut dia, pendekatan ini masih cenderung reaktif dan parsial lebih banyak menangani gejala krisis air minum daripada membangun ketahanan irigasi pertanian secara fundamental serta kurang terintegrasi dengan manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) yang lebih holistik.

“Pemerintah perlu merehabilitasi dan memperluas jaringan irigasi teknis untuk meningkatkan indeks pertanaman, membangun infrastruktur konservasi air skala komunitas seperti check dam dan embung desa, serta melakukan diseminasi masif varietas unggul yang adaptif terhadap cekaman kekeringan. Pilot proyek precision agriculture dan irigasi tetes di lahan marginal bisa menjadi langkah inovatif untuk efisiensi penggunaan air,” jelasnya.

Ia menyatakan, manajemen DAS terpadu melalui reforestasi dan konservasi tanah di hulu jugaa harus jadi prioritas untuk meningkatkan retensi air secara alami. Riset dan breeding varietas super-tahan kekeringan yang disesuaikan dengan kondisi lokal Banyumas juga perlu diperkuat melalui kolaborasi BRIN, perguruan tinggi, dan Kementerian trkait. 

Eliza menilai, diperlukan diversifikasi sistem pertanian dengan rotasi atau tumpang sari tanaman yang lebih hemat air di lahan tadah hujan, serta reformasi kebijakan anggaran yang mengalokasikan dana khusus adaptasi iklim di APBD dan APBN bukan sekadar dana tanggap darurat akan menjadi fondasi ketahanan jangka panjang

“Kekeringan di Banyumas jadi cerminan kebutuhan mendesak untuk mentransformasi pertanian Indonesia menjadi lebih resilien terhadap perubahan iklim. Keberhasilan antisipasi akan menentukan apakah kita hanya terus memadamkan api setiap kemarau atau justru membangun fondasi swasembada pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi petani kecil,” pungkasnya. (E-3)