1 week ago
7
Manila telah mengajukan protes diplomatik kepada Beijing atas video rasis yang diunggah oleh media pemerintah Tiongkok yang menggambarkan Filipina sebagai monyet kartun.(Screeshot/Bangkok Post)
PEMERINTAH Filipina mengecam video yang diunggah media pemerintah Tiongkok, China Daily, karena dinilai menggambarkan warga Filipina secara rasis dan merendahkan. Manila juga telah menyampaikan protes diplomatik kepada Beijing dan menuntut penghapusan materi tersebut.
Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) menyebut video tersebut sebagai materi yang “ofensif, menyakitkan, dan tidak dapat diterima”. Pemerintah Filipina menilai materi itu menggunakan stereotip rasial yang merendahkan dan tidak manusiawi.
Protes tersebut secara khusus menyasar video yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan diunggah di akun Facebook China Daily pada 10 Juli 2026. Video itu merupakan bagian dari serangkaian video opini dan kartun editorial yang membahas putusan arbitrase Laut China Selatan pada 2016.
“Materi tersebut tidak sejalan dengan sikap saling menghormati yang diharapkan di antara negara-negara dan tidak membantu pengelolaan hubungan bilateral yang sehat dan stabil,” ujar DFA dalam pernyataannya, Jumat (17/7).
Sengketa Laut China Selatan
Dalam video tersebut, seekor monyet yang mengenakan pakaian khas Filipina digambarkan diarahkan oleh tangan yang mewakili Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk menyanyikan sebuah lagu.
Setelah disebut “bodoh”, monyet itu mengambil selembar lirik bertuliskan “putusan arbitrase Laut China Selatan”. Adegan berikutnya memperlihatkan monyet tersebut dilempar ke laut dan disemprot menggunakan meriam air dari sebuah kapal.
DFA mengatakan pemerintah Filipina pertama kali menyampaikan keberatan keras atas materi tersebut pada 16 Juli. Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Leo Herrera-Lim menyampaikan masalah itu secara langsung kepada Duta Besar Tiongkok untuk Filipina Jing Quan dalam pertemuan tatap muka.
Herrera-Lim menuntut penghapusan segera materi yang dinilai ofensif tersebut. Menurut Manila, konten itu tidak sejalan dengan prinsip saling menghormati antarnegara dan dapat mengganggu upaya menjaga hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif.
Filipina juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan terkait isu hukum dan politik tidak boleh berubah menjadi serangan rasial atau propaganda diskriminatif.
Video tersebut diunggah bertepatan dengan peringatan 10 tahun putusan arbitrase internasional pada 2016 yang menolak klaim luas China atas wilayah di Laut China Selatan. Beijing menolak putusan tersebut.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan video itu tidak secara resmi mewakili pemerintah dan menyatakan tidak memiliki komentar lebih lanjut terkait materi tersebut. (Manila Times/Bangkok Post/B-3)
