5 hours ago
4
Pelantikan Kepengurusan Baru Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat periode 2026-2029 oleh Ketua Harian PP MES Ferry Juliantono di Bandung(MI/SUMARIYADI)
MASYARAKAT Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat terus memperkuat barisan. Semangat itu terpancar dalam kegiatan pelantikan kepengurusan baru periode 2026-2029 pada Sabtu (25/7) di Bandung.
Pengurus baru dilantik Ketua Harian PP MES yang juga menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Sang Menteri meminta MES Jawa Barat mengubah arah gerak organisasinya. Jika selama ini ekonomi syariah lebih banyak bergerak pada ruang literasi dan edukasi, kepengurusan baru diminta beralih ke implementasi nyata melalui pengembangan koperasi, UMKM, hingga bisnis berbasis syariah.
Ketua MES Jawa Barat Harry Maksum menyatakan kesiapannya menyambut arahan Ketua PP MES itu.
"Organisasi kini ditugaskan menjadi penggerak ekonomi produktif yang langsung menyentuh masyarakat. Kita diarahkan oleh Ketua Harian supaya lebih ke implementasi saja, implementasi bisnis," ungkapnya.
Ketua harian juga meminta MES Jabar membentuk koperasi serta entitas bisnis lainnya, sekaligus menginventarisasi pengusaha-pengusaha Muslim.
Salah satu program yang disiapkan ialah pembentukan koperasi syariah berbasis masjid.
Menurut Harry, pemerintah membuka peluang dukungan pembiayaan bagi koperasi tersebut.
"Menteri berharap MES untuk terjun ke bisnis. Bahkan mengumpulkan koperasi syariah masjid, nanti dibiayai Menteri dan Kepala Danantara. Satu masjid bisa Rp1 miliar," ujarnya.
LAYANAN KEUANGAN SYARIAH
Menurut dia, tantangan ekonomi syariah kini bukan lagi rendahnya pemahaman masyarakat, melainkan minimnya penggunaan layanan keuangan syariah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan literasi keuangan syariah telah mencapai sekitar 43%, sedangkan tingkat inklusinya baru sekitar 13%.
"Artinya masyarakat yang paham ekonomi syariah sudah cukup banyak, tetapi yang menggunakan instrumen keuangan syariah masih sedikit. Dari 100 orang, baru sekitar 13 orang yang memanfaatkannya. Jadi masih ada kesenjangan yang harus kita kejar," tandas Harry.
Karena itu, MES Jawa Barat akan mengawal berbagai program ekonomi produktif, mulai dari penguatan koperasi syariah, pemberdayaan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur ekonomi seperti SPBU solar dan pabrik es bagi nelayan.
"Intinya programnya operasional. MES sekarang didorong tidak hanya berbicara konsep, tetapi benar-benar hadir menjalankan kegiatan bisnis yang memberi manfaat bagi masyarakat," lanjutnya.
Sementara itu, dorongan agar ekonomi syariah masuk ke sektor riil juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan H Sumasna yang mewakili Gubernur Jawa Barat menilai pertumbuhan ekonomi belum cukup jika belum mampu menekan pengangguran dan kemiskinan.
Meski ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,79% pada triwulan I 2026 atau lebih tinggi dari nasional, tingkat pengangguran terbuka masih mencapai 6,64% dan angka kemiskinan berada di 6,78%.
Pemerintah juga menyoroti maraknya praktik pinjaman berbunga tinggi atau Bank Emok yang masih membelit masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi akses terhadap manfaat pertumbuhan itu belum inklusif. Ada sektor yang tumbuh cepat, tetapi belum mampu dirasakan secara merata oleh masyarakat," papar Sumasna.
CIPTAKAN USAHA BARU
Sebelumnya, Ferry Juliantono menilai gerakan ekonomi syariah terlalu lama berhenti di ruang seminar. Padahal, ukuran keberhasilan ekonomi syariah ialah kemampuan menciptakan usaha baru dan membuka lapangan kerja.
"Literasinya sudah cukup. Sekarang saatnya berkiprah langsung di sektor riil," tandasnya.
Ia meminta MES memetakan pelaku usaha Muslim yang potensial untuk dikembangkan. Pemerintah juga menyiapkan koperasi berbasis masjid bersama Baznas, Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama, dan Danantara sebagai pusat kegiatan ekonomi umat.
Bagi Ferry, koperasi menjadi instrumen utama untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan Bank Emok.
"Melawan Bank Emok tidak cukup dengan fatwa haram. Yang diperlukan adalah menyediakan alternatif nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyalur pembiayaan, termasuk KUR, sekaligus memangkas rantai distribusi berbagai komoditas strategis.
"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi infrastruktur baru negara untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang," paparnya.
Ia mengakui langkah tersebut akan berhadapan dengan kepentingan kelompok yang selama ini menikmati praktik rente ekonomi.
"Musuh saya memang makin banyak. Tapi karena Presiden mendukung, saya jadi berani," tegasnya.
