5 hours ago
3
Ilustrasi: Militer Amerika Serikat(Marie UZCATEGUI / AFP)
PEMERINTAH AS berencana menghentikan bantuan militer dan keamanan kepada sekutu utamanya di Timur Tengah yang pernah membantu AS mengalahkan kelompok Negara Islam (ISIS). Departemen Pertahanan AS telah memberitahu para pemimpin wilayah semi-otonom Kurdistan Irak atas rencana tersebut.
Dikutip BBC, langkah ini diambil menyusul keputusan Pentagon untuk tidak memperpanjang nota kesepahaman (MoU) bantuan keamanan yang akan berakhir pada 30 September 2026, bertepatan dengan penarikan penuh pasukan koalisi dari Irak.
Keputusan pemerintahan Donald Trump ini memicu kekhawatiran mendalam di kawasan, mengingat pasukan Peshmerga merupakan sekutu kunci AS dalam menumpas kelompok teroris ISIS. Di saat yang sama, wilayah Kurdistan Irak kini menghadapi intensitas serangan rudal dan nirawak (drone) yang meningkat dari pihak Iran di tengah konflik Teheran dan Washington yang memanas.
Sejumlah analis menilai penghentian alokasi anggaran militer sebesar 61 juta Dolar AS tersebut berpotensi menciptakan kekosongan kekuasaan di Irak utara. Kondisi ini dinilai dapat memperlemah posisi sekutu AS sekaligus memberi peluang strategis bagi perluasan pengaruh Iran, Tiongkok, dan Rusia di Timur Tengah.
Penghentian bantuan ini menjadi penanda berakhirnya misi militer internasional di Irak. Pangkalan militer terakhir Amerika Serikat yang berlokasi di Irbil dijadwalkan tutup secara resmi pada bulan depan seiring pemulangan seluruh personel tempur.
Gedung Putih dan Departemen Pertahanan AS menyatakan bahwa Pasukan Keamanan Irak, termasuk unit Peshmerga, kini dinilai telah mampu memimpin operasi keamanan secara mandiri pasca-kekalahan ISIS. Pemerintah AS menegaskan fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan proses penarikan pasukan serta mendukung Pemerintah Irak di bawah Perdana Menteri Ali al-Zaidi untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman milisi luar.
Kendati demikian, pejabat pertahanan AS dilaporkan masih mengkaji skema kerja sama keamanan bilateral baru dengan Baghdad untuk memastikan stabilitas kawasan tetap terjaga pasca-1 Oktober 2026.
(BBC/P-4)
