Prancis perketat aturan bermedia sosial bagi anak di bawah 15 tahun

Paris (ANTARA) - Prancis, sejak 2023, telah mewajibkan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk mendapatkan izin orang tua sebelum mendaftar di platform media sosial.

Platform tersebut juga diwajibkan menerapkan sistem verifikasi untuk memastikan izin tersebut benar-benar diperoleh.

Berdasarkan data dari Asosiasi e-Enfance untuk Perlindungan Anak Daring, 82 persen anak di bawah umur di Prancis terpapar konten berbahaya secara daring, seperti penjualan narkoba, senjata, serta gambar dan video yang tidak pantas.

Penggunaan media sosial juga memicu meningkatnya kasus perundungan verbal dan pengucilan sosial di sekolah.

Laporan e-Enfance tahun 2023 mencatat bahwa 67 persen anak usia 8-10 tahun dan 86 persen anak usia 8-18 tahun di Prancis menggunakan media sosial.

Satu dari empat keluarga di Prancis mengalami perundungan siber. Anak-anak yang menjadi korban perundungan itu mengalami berbagai dampak buruk, dengan 51 persen menghadapi masalah pendidikan, sementara 52 persen lainnya mengalami gangguan tidur dan kehilangan nafsu makan.

Undang-undang yang disahkan pada 2023 mewajibkan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk mendapatkan izin orang tua sebelum mendaftar di platform media sosial.

Platform yang melanggar aturan ini dapat dikenakan denda hingga 1 persen dari pendapatan globalnya. Selain itu, orang tua dapat meminta platform untuk menangguhkan akun media sosial anak mereka yang berusia 15 tahun.

Laura Morin, Direktur Jenderal Asosiasi L’Enfant Bleu, mengatakan sejak 1989 organisasinya telah menangani berbagai bentuk korban kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran berat.

Menurut Morin, lemahnya regulasi hukum menuntut para orang tua dan orang dewasa untuk lebih berhati-hati dalam mengawasi aktivitas internet anak-anak mereka.

Ia menekankan pentingnya kesadaran untuk mendorong orang tua agar membimbing anak-anak mereka.

Morin menyoroti bahwa anak-anak dapat membuat akun media sosial sejak usia delapan tahun, sebuah situasi yang ia samakan dengan anak-anak yang berkeliaran di jalan tanpa perlindungan.

Ia juga mengingatkan bahwa secara daring, orang dewasa dapat berpura-pura menjadi anak-anak dan sulit dikenali oleh anak-anak.

Hal ini sering kali berujung pada kepercayaan yang disalahgunakan, bahkan permintaan untuk mengirimkan foto tidak senonoh.

Morin menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual kerap mendapatkan kepercayaan anak dengan berpura-pura menjadi “teman terbaik” atau “pendengar setia.”

Setelah itu, mereka mulai meminta hal-hal yang tidak pantas.

Anak-anak yang terjebak dalam situasi ini menjadi semakin rentan.

Untuk itu, organisasi Morin berupaya meningkatkan kesadaran, mendukung para orang tua, dan membantu mereka membangun komunikasi yang sehat dengan anak-anak mereka terkait bahaya internet.

Morin menyarankan agar anak-anak tidak dibiarkan sendirian dengan perangkat digital. “Ponsel, tablet, dan komputer adalah jendela ke dunia, dan anak tidak boleh dibiarkan menggunakannya tanpa pengawasan,” katanya.

Morin mencatat bahwa meski media sosial secara teori melarang anak-anak di bawah usia 13 tahun, banyak anak tetap bisa membuat akun dengan memasukkan tanggal lahir palsu.

“Akibatnya, anak-anak sangat muda sudah memiliki akun media sosial; bahkan ada yang mulai sejak usia delapan tahun,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa pada usia 13 tahun, seorang anak rata-rata memiliki sekitar 1.300 foto yang tersebar secara daring.

Baca juga: MUI minta pemerintah buat aturan pembatasan medsos untuk anak-anak

Baca juga: Melindungi anak-anak dari bahaya media sosial

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024