Gempa Myanmar dan pandangan semesta menghukum junta

1 day ago 6

Dan itu adalah kelemahan junta yang bisa saja dikapitalisasi oleh lawan-lawannya untuk mempercepat transformasi politik di Myanmar.

Jakarta (ANTARA) - Ketika gempa bermagnitudo 5,9 dengan kedalaman pusat gempa 12,5 km mengguncang Yogyakarta pada 27 Mei 2006, total korban jiwa yang direnggut gempa ini mencapai 5.778 jiwa.

Gempa Yogya itu masih terbilang "lebih ringan" dibandingkan dengan gempa yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025.

Direktur Palang Merah Internasional untuk regional Asia Pasifik Alexander Matheou bahkan menyebut Gempa Myanmar memiliki tingkat kehancuran terparah di Asia dalam 100 tahun terakhir.

Sama-sama gempa dangkal yang dampak kehancurannya lebih membinasakan ketimbang gempa dalam, Gempa Myanmar memiliki magnitudo 7,7 dan kedalaman pusat gempa hanya 10 km.

Selama sepekan terakhir, gempa ini diikuti 288 gempa susulan yang salah satunya bermagnitudo 6,7 atau lebih besar dari kekuatan Gempa Yogyakarta.

Dengan kedalaman pusat gempa yang lebih dangkal dan magnitudo yang lebih kuat, Gempa Myanmar pasti jauh lebih mengerikan.

Junta Myanmar menyebutkan sampai 3 April sudah 3.085 orang tewas akibat gempa ini. Namun, Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memperkirakan korban tewas bisa lebih dari 10.000 orang.

Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah korban tewas akibat badai Siklon Nargis pada 2008 yang menewaskan sekitar 130.000 warga Myanmar.

Uniknya, saat itu junta menolak bantuan internasional. Tetapi kini, mereka melanggar tabu itu dengan meminta bantuan internasional.

Ini melukiskan tantangan besar yang dihadapi junta yang mungkin mereka sadari sebagai mustahil bisa mereka atasi sendiri.

Apalagi dibandingkan dengan 17 tahun lalu, mereka menghadapi situasi kritis akibat perang saudara melawan pasukan koalisi anti-junta yang disebut-sebut telah menguasai 80 persen wilayah Myanmar.

Junta menghadapi situasi yang jauh lebih pelik dan berbahaya akibat gempa 28 Maret.

Kebanyakan rakyat Myanmar, yang umumnya meyakini pertanda alam, mitos dan bahkan tahayul, menganggap gempa 28 Maret adalah isyarat dari alam bahwa nasib junta pimpinan Min Aung Hlaing tinggal menghitung hari.

Min Aung Hlaing berkuasa sejak 2021 setelah melancarkan kudeta terhadap pemerintahan yang terpilih secara demokratis pimpinan Aung Sang Suu Kyi.

Dia menindas para pendukung Suu Kyi dan melancarkan perang kotor terhadap kelompok-kelompok etnis dan oposisi yang bernaung dalam Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

Min Aung Hlaing juga diburu oleh jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya pada 2017.

Tapi sejauh ini tak ada yang bisa menjatuhkannya, atau bahkan sekadar menyentuh sang jenderal. Pun tak ada yang bisa menyeretnya ke pengadilan karena korupsi yang dia lakukan bersama kroninya.

Namun, dalam empat tahun terakhir pasukan koalisi anti-junta membuat pasukan junta terpojok sampai cuma bisa menguasai 20 persen wilayah Myanmar.

Kini, tanda alam yang dibawa gempa 28 Maret mendorong sejumlah kalangan di Myanmar merasakan hari-hari terakhir sang jenderal sudah dekat.

"Gempa bumi ini adalah peringatan bahwa hukuman untuk Min Aung Hlaing bakal segera tiba," kata U Sein Lwin, seorang pensiunan petugas imigrasi kepada Aljazeera.

Bagi orang-orang seperti U Sein Lwin, manakala kekejaman orang sudah melampaui batas kemampuan manusia dan saat bersamaan tak ada yang bisa mengadilinya, maka alam yang bakal menghukum mereka.

Gempa bumi pekan lalu itu memang kian menyulitkan posisi Min Aung Hlaing, yang dikenal sebagian orang di negerinya sebagai pemimpin yang mempercayai hal-hal mistis dan tahayul.

Tidak seperti saat Siklon Nargis pada 2008, gempa 28 Maret menerjang jantung kekuasaan junta di Naypyidaw, yang berada di bawah kewenangan langsung Min Aung Hlaing.

Jumat pekan ini atau tepat sepekan gempa bumi 28 Maret mengguncang Myanmar, junta mengungkapkan Naypyitaw menjadi situs bencana terparah kedua setelah kota Mandalay, dengan jumlah korban tewas 511 orang. Mandalay sejauh ini sudah kehilangan 2.053 warganya akibat gempa.

Yang juga daerah-daerah terdampak sangat parah adalah Sagaing, Magway, Bago dan Shan.

Tetapi kerusakan hebat di Naypyidaw yang menjadi pusat pemerintahan Myanmar adalah mungkin yang paling menarik perhatian banyak kalangan di Myanmar.

Menurut kesaksian para warga di sana seperti diberitakan laman The Irrawaddy, gedung-gedung pemerintahan, jalan, jembatan, perumahan pegawai negeri, rumah sakit, hotel, bendungan, apartemen, dan fasilitas-fasilitas publik lain di ibu kota Myanmar itu rusak parah.

Bahkan gedung kementerian luar negeri dan badan penanggulangan bencana alam rusak parah tak bisa dioperasikan lagi, sementara kompleks elite yang dihuni para pemimpin serta mantan pemimpin Myanmar juga rusak parah.

Baca juga: WHO identifikasi 12 kebutuhan kritis korban gempa Myanmar
Giliran alam yang menghukum

Awal dari sebuah akhir?

Fakta Naypyidaw turut dihancurkan bencana alam yang tak pernah terjadi pada bencana-bencana sebelumnya, termasuk Siklon Nargis pada 2008, menguatkan pandangan awam seperti dirangkum U Sein Lwin bahwa gempa 28 Maret adalah "pertanda buruk" untuk rezim Min Aung Hlaing.

Warga Myanamr juga melihat "kebetulan alam" tak bisa mereka kesampingkan, yakni gempa itu terjadi sehari setelah Min Aung Hlaing memimpin parade militer untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata Myanmar pada 27 Maret. Ini adalah "pesan alam" lainnya bahwa semesta sudah tak bersama junta.

Min Aung Hlaing terlihat panik menghadapi gempa ini.

Dia meminta bantuan internasional, tapi membatasi akses tim penyelamat karena tak ingin bantuan itu mencapai daerah-daerah yang dikuasai oposisi.

Junta memfokuskan bantuan ke Naypyidaw, Mandalay serta daerah-daerah terdampak gempa yang masih dalam kekuasaannya. Sebaliknya, daerah-daerah yang penduduknya bersimpati kepada oposisi atau dikuasai oposisi seperti Sagaing, tak mereka sentuh.

Junta memiliki misi lain di balik usaha mereka menghalangi bantuan internasional untuk daerah-daerah yang dikuasai pemberontak, yakni memperlemah perlawanan terhadap rezim.

Padahal bantuan internasional ditujukan untuk semua korban dan tempat terdampak gempa, tak peduli itu daerah junta atau daerah pemberontak.

Gempa bumi juga menguak fakta mengenai ketidaksiapan junta dalam mengatasi dampak bencana, sampai-sampai banyak korban tak tertolong, sementara berbagai rumah sakit kewalahan menampung korban, termasuk pemulasaran jenazah.

Hal itu diperburuk oleh jaringan komunikasi dan transportasi yang sudah buruk akibat perang dan langkah junta yang memutus akses informasi guna menutupi keadaan sebenarnya di Myanmar sehingga dunia tak tahu pasti apa yang sebenarnya di sana.

Bahkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi 28 Maret pun simpang siur akibat minim dan terbatasnya informasi serta akses transportasi di negeri itu. Pada saat bersamaan, badan-badan bantuan asing termasuk Palang Merah Internasional tak bisa bergerak bebas membantu warga Myanmar yang terdampak gempa.

Alhasil, gempa bumi 28 Maret menyingkapkan banyak hal yang bukan sekadar korban dan kerusakan akibat gempa. Di antara yang paling menonjol adalah menyingkapkan ketidakmampuan junta dalam mengatasi keadaan krisis akibat bencana.

Dan itu adalah kelemahan junta yang bisa saja dikapitalisasi oleh lawan-lawannya untuk mempercepat transformasi politik di Myanmar.

Hal itu bahkan bisa menjadi pembuka untuk akhir kekuasaan tiran di Myanmar, apalagi masyarakat awam Myanmar kerap melihat bencana sebagai hukuman kosmik atau semesta terhadap penguasa zalim nan tidak adil.

Read Entire Article