1 week ago
11
DPRD Jawa Barat(MI/Bayu Anggoro)
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat diminta lebih serius dalam memberi perhatian terhadap pondok pesantren. Lembaga pendidikan tersebut masih banyak membutuhkan perhatian pemerintah.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Sidkon Djampi, saat menyampaikan hasil reses terbarunya, di sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7). Ia menjelaskan, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan formal semata.
Menurut Sidkon, pesantren merupakan benteng moral bangsa, kawah candradimuka bagi calon pemimpin masa depan, serta penjaga nilai-nilai luhur kebangsaan. "Masyarakat memang menyambut positif terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Namun, apa artinya sebuah regulasi jika tidak dibarengi dengan implementasi yang konkret di lapangan" kata Sidkon.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap realitas di banyak pesantren, khususnya pesantren kategori menengah-bawah. Menurutnya, banyak pesantren yang masih merintis, tumbuh dalam skala kecil, dan berada di pelosok daerah, hingga kini masih berjuang dengan keterbatasan fasilitas yang sangat mendasar.
Ia menyoroti banyak santri terpaksa menuntut ilmu di bawah atap bangunan yang bocor, minim akses internet, serta tidak memiliki akses perpustakaan yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.
"Menjaga tradisi yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik harus diutamakan. Pesantren adalah tradisi terbaik umat Islam Indonesia yang harus dijaga sekaligus dikembangkan agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman," katanya.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jabar lainnya, Maulana Yusuf, menyayangkan minimnya perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap dunia pesantren. Bahkan, menurutnya pada APBD 2026 ini provinsi yang dipimpin Dedi Mulyadi ini tidak mengucurkan bantuan keuangan sedikit pun. "Dana pesantren tahun 2026 nol rupiah," katanya. (E-2)
