1 week ago
12
Rapat paripurna DPRD Jawa Barat, di Bandung, Selasa (14/7).(MI/BAYU ANGGORO)
DPRD Jawa Barat menyoroti kurang baiknya perencanaam APBD Provinsi Jawa Barat di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Hal itu disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, dalam sidang paripurna yang beragendakan penyetujuan raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) APBD Tahun Anggaran 2025, di Bandung, Selasa (14/7).
Dalam paparannya, dia menyayangkan banyaknya pergeseran dan perubahan APBD yang terjadi secara beruntun. Ada delapan kali pergeseran serta lima kali perubahan APBD sepanjang 2025 yang dinilai sebagai indikator lemahnya kualitas perencanaan pemerintah daerah.
"Hal ini menunjukkan program kegiatan di periode sebelumnya tidak berkesinambungan. Sangat disayangkan, di tahun 2026 pun masih terjadi tujuh kali pergeseran. Banggar melihat perencanaan tidak disiapkan dengan baik," kata Daddy.
Ia menjelaskan, meskipun kondisi transisi pergantian kepala daerah serta adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi salah satu faktor pemicu, pemerintah daerah seharusnya tidak serta-merta mengabaikan kondisi keuangan provinsi. Akibat kebijakan yang sering bergeser dari perencanaan semula tersebut, kondisi fiskal daerah pun tergerus hingga menyebabkan minimnya keuangan Provinsi Jawa Barat pada 2025 yang berdampak signifikan terhadap APBD 2026.
"Rusaknya fiskal dan krisis likuiditas 2025 sangat berdampak terhadap APBD 2026. Output, outcome, dan efek tujuan yang ingin dicapai, baik di RKPD maupun RPJMD, berpotensi melenceng," tegasnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti adanya tunda bayar senilai Rp600 miliar yang menjadi pertama dalam sejarah APBD Jawa Barat. Situasi ini, kontradiktif dengan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan selama 15 kali berturut-turut.
TARGET PAD TERLALU BESAR
Tak hanya itu, Daddy juga mengkritisi penetapan target pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai terlalu besar. Asumsi kenaikan PAD sebesar Rp1 triliun pada 2025 tidak sesuai karena faktanya justru anjlok sebesar Rp1,2 triliun.
"Target pendapatan 2025 memang terlalu optimistis. Ternyata hal itu pada akhirnya menjadi masalah. Jadi, penetapan target pendapatan ke depan harus optimistis terukur," katanya.
Maka dari itu, kata Daddy, Banggar DPRD Jabar mendesak Bappeda untuk mengubah paradigma dalam sektor pendapatan dengan menggali potensi lebih maksimal, baik dari aset yang dipisahkan, aset idle, maupun CSR. Selain itu, temuan berulang seperti alokasi dana BOS dan kelebihan bayar proyek fisik harus segera diperbaiki melalui upaya pembinaan yang nyata oleh Pemprov Jabar.
"Ke depan, badan anggaran (DPRD Jabar) akan lebih cermat untuk melihat perencanaan secara realistis antara pendapatan, keinginan belanja, dan pembiayaan," katanya.
