1 week ago
13
Ilustrasi(Dok Istimewa)
KOMISI IX DPR RI berjanji mengawal berbagai persoalan yang dihadapi para mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membawa seluruh aspirasi itu ke dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi IX DPR dan Presidium Mitra MBG di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini itu dihadiri perwakilan enam organisasi mitra BGN, yakni Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T (APGI 3T), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas), Asosiasi Mitra BGN Nasional Indonesia (AMBGNI), TKA NU, dan Asosiasi Masyarakat Cinta Indonesia (AMCI).
Pada forum itu, para mitra menyampaikan berbagai maslaah implementasi program MBG, mulai dari kebijakan moratorium, ketidakpastian regulasi, hingga kerugian investasi yang dialami para pelaksana di lapangan. Ketua Umum Gapembi Alven Stony menegaskan semua mitra tetap mendukung penuh Program MBG sebagai salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, keberhasilan program tersebut harus ditopang tata kelola yang sehat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada para mitra.
"Kami datang bukan untuk melemahkan Program MBG. Sebaliknya, kami mau memastikan program ini berhasil. Karena itu kami memohon Komisi IX DPR mengawal BGN agar menerapkan tata kelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh mitra," kata Alven.
Ia menjelaskan ribuan mitra telah menginvestasikan dana sendiri untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), merekrut tenaga kerja, serta membangun rantai pasok bersama petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Namun, berbagai perubahan kebijakan membuat para mitra menghadapi ketidakpastian.
"Banyak mitra menggadaikan aset, meminjam ke bank, dan mempertaruhkan tabungan keluarga karena percaya pada program pemerintah. Setelah dapur dibangun, justru muncul moratorium dan perubahan kebijakan yang membuat mereka kehilangan kepastian," ujarnya.
Menurut Alven, posisi mitra selama ini juga belum setara dengan BGN. Pemerintah memiliki program, sedangan semua risiko operasional justru ditanggung para mitra.
"Kalau pembayaran terlambat, yang menanggung beban adalah mitra. Kalau ada masalah di lapangan, mitra yang pertama kali disalahkan. Padahal kami hadir untuk membantu negara menyukseskan program ini," katanya.
Dia berharap hasil RDPU jadi momentum memperbaiki tata kelola program MBG tanpa mengurangi semangat pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Dalam RDPU itu, Presidium MBG menyerahkan enam poin aspirasi kepada Komisi IX DPR RI. Di antaranya ialah meminta DPR memperkuat pengawasan terhadap BGN, mengevaluasi kebijakan moratorium, segera mengoperasikan dapur yang lulus verifikasi dan memiliki Kepala SPPG serta virtual account, memberikan kepastian investasi, meninjau kembali Surat Edaran Kepala BGN No 12/2026, dan memastikan pelaksanaan Program MBG mengacu pada Peraturan Presiden No 115 Tahun 2025.
Ketua APGI 3T Herwil J Harefa mengatakan persoalan paling berat yakni dirasakan para mitra di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurutnya, biaya pembangunan dapur di Papua, Mentawai, dan wilayah kepulauan lainnya jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan karena tingginya ongkos logistik.
"Di Papua, harga satu sak semen bisa mencapai sekitar Rp1 juta. Di Mentawai, banyak investor membangun dapur, tapi sampai sekarang belum juga beroperasi. Mereka justru menjadi pihak paling dirugikan karena sejak awal bersedia masuk ke wilayah yang minim peminat," katanya.
Selain kerugian finansial, mitra menyoroti ketidakpastian regulasi akibat perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Mereka berharap pemerintah memberikan kepastian hukum agar investasi tidak sia-sia. Berbagai aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari anggota Komisi IX DPR RI. Hampir semua fraksi mendukung keberlanjutan Program MBG, tetapi menilai tata kelola pelaksanaannya perlu segera diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat dan mitra.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menilai berbagai persoalan yang disampaikan para mitra menunjukkan masih banyak kelemahan dalam tata kelola Program MBG. "Negara harus menghadirkan solusi karena masyarakat dan para mitra tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan," ujar Charles.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan Program MBG merupakan program pemerintah yang paling besar melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, menurutnya, solusi yang diambil pemerintah harus mengakomodasi seluruh pihak.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendorong BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG, memperjuangkan implementasi Perpres No 115/2025, serta memastikan setiap kebijakan tidak merugikan masyarakat dan para mitra.
Komitmen serupa disampaikan anggota Komisi IX Obon Tabroni (Gerindra), Obet Rumbruren (PDI Perjuangan), dan Zainul Munasichin (PKB). Mereka memastikan semua aspirasi yang disampaikan Presidium MBG akan dibahas dalam rapat bersama BGN pada Jumat mendatang. (H-2)
