Isu stunting menjadi bahasan penting dalam deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045, yang digelar di Bandung, Rabu (15/7).(MI/BAYU ANGGORO)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya dalam mengatasi stunting. Dia menempatkan penanganan tersebut sebagai fokus utama kebijakan sosial provinsi.
Dedi menilai, penanganan stunting harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak masa kehamilan untuk mencegah dampak yang lebih berat setelah anak lahir.
"Fokus kita menyelesaikanstunting. Saya sudah punya konsep dan tadi sudah tanya Kadiskes untuk membuat perencanaan kerja agar potensi ibu hamil dengan risiko stunting ditangani sejak masa kehamilan," ungkapnya, saat menghadiri deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045, di Bandung, Rabu (15/7).
Dia menjelaskan, Pemprov Jabar akan mengintervensi langsung melalui peran bidan di lapangan. Setiap ibu hamil yang teridentifikasi memiliki risiko kekurangan gizi akan langsung mendapatkan pendampingan khusus.
"Polanya, nanti bidan yang memeriksa. Jika diketahui berpotensi, bidan langsung menuliskan resep kebutuhan selama sembilan bulan masa kehamilan. Resepnya mencakup kebutuhan vitamin, nutrisi, makanan, hingga susu. Ini akan menjadi fokus kita," jelasnya.
Dedi beralasan, penanganan stunting pascakelahiran jauh lebih sulit karena kondisi anak yang sudah mengalami kesulitan dalam menyerap gizi dan protein. Oleh karena itu, langkah preventif selama masa kehamilan menjadi solusi yang paling efektif untuk menekan angka gizi buruk tersebut di Jawa Barat.
"Penanganan stunting ketika sudah dilahirkan itu sangat berat. Problemnya bukan hanya soal kekurangan asupan gizi, tetapi anak-anak itu jadi sulit menyerap gizi dan protein ketika sudah terlahir. Maka, kita tangani sejak kehamilan," tegasnya.

















































