Pemkot Bontang Perkuat Digitalisasi Pajak dan Retribusi untuk Tekan Kebocoran PAD

Digitalisasi Pajak(Finway)

PEMERINTAH Kota Bontang terus mendorong digitalisasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, seluruh transaksi penerimaan kini diarahkan menggunakan sistem digital sehingga dapat tercatat secara langsung dalam kas daerah.

“Dengan digitalisasi, pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan tentunya mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih. Semua transaksi penerimaan kas daerah tercatat langsung oleh sistem, sehingga tidak ada celah kebocoran,” ujar Neni, Rabu (26/8).

Digitalisasi diterapkan pada sejumlah sektor, di antaranya pajak restoran, retribusi parkir, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemkot Bontang juga menyiapkan dasbor khusus yang memungkinkan masyarakat memantau sekaligus melakukan pembayaran secara daring.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemkot Bontang turut menjalankan program Gebyar Pajak. Melalui program ini, wajib pajak yang patuh berkesempatan mendapatkan hadiah. Sementara itu, bagi masyarakat yang memiliki tunggakan, tersedia program diskon dan pemutihan.

Meski sistem pembayaran dan pencatatan telah dilakukan secara digital, Neni mengakui masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dua sektor yang dinilai memiliki tingkat kepatuhan paling rendah yakni retribusi parkir tepi jalan dan PBB.

“Kebocoran dari sisi sistem penyetoran kas daerah itu tidak ada karena sudah digital. Namun, tantangan utama terletak pada kepatuhan masyarakat yang masih minim. Mindset taat pajak ini yang terus kita dorong,” jelasnya.

Selain meningkatkan digitalisasi, Pemkot Bontang juga akan melakukan pembenahan tata kelola retribusi di sejumlah fasilitas umum, termasuk RSUD Bontang.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mendorong percepatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah tersebut diharapkan membuat seluruh transaksi belanja pemerintah tercatat secara digital dan semakin memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah. (RO/Z-2)