Mampukah Iran Membalas Negara yang Ikut Perang Ekonomi AS?

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang pada masa normal menjadi lintasan sekitar seperlima ekspor minyak dan gas dunia.(Ali Saeedi/Getty Images/Al-Jazeera)

DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Washington mengambil “langkah konkret untuk mengakhiri” ancaman yang telah berlangsung lama dari Iran dengan memutus sumber pendanaan Iran yang masih tersisa serta menerapkan langkah lanjutan secara cepat setelah sanksi terbaru diberlakukan.

Presiden AS Donald Trump, seperti dikutip Al-Jazeera, Rabu (26/8), mengatakan seluruh ranjau telah dibersihkan dan diledakkan dari perairan internasional di selat tersebut. Ia juga menyebut Teheran telah diperingatkan bahwa setiap kapal yang memasang ranjau baru akan dihancurkan.

Sementara itu, Iran telah mengancam akan membalas negara mana pun yang bergabung dalam 'perang ekonomi' AS terhadap Teheran. Ancaman itu disampaikan ketika upaya diplomatik untuk mengakhiri perang berbulan-bulan terhenti dan pelayaran melalui Selat Hormuz menurun drastis.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei menyampaikan peringatan tersebut pada Sabtu (22/8) lalu melalui televisi pemerintah IRIB. Ancaman muncul menjelang rencana Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran pada Senin.

Rezaei meminta seluruh negara, termasuk negara-negara tetangga Iran, tidak ikut menerapkan kebijakan ekonomi Amerika.

“Setiap negara yang ikut memberlakukan pembatasan ekonomi terhadap kami akan dianggap sebagai musuh,” kata Rezaei. Ia juga memperingatkan akan adanya pembalasan yang 'seismik'.

Rezaei bahkan memperingatkan negara-negara tetangga Iran bahwa jika mereka ikut dalam perang ekonomi yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump, “tidak setetes pun minyak” akan keluar dari kawasan Teluk, termasuk melalui jalur ekspor alternatif di luar Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang pada masa normal menjadi lintasan sekitar seperlima ekspor minyak dan gas dunia. Iran telah memberlakukan blokade terhadap selat tersebut sebagai respons terhadap perang AS, sekaligus menjadikannya alat tawar dalam perundingan dengan Washington. AS juga memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan Iran yang berdampak terhadap perdagangan internasional negara itu.

Iran Siapkan Retaliasi Bertahap

Rezaei menjelaskan, respons Iran akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah melakukan pembicaraan dengan negara-negara yang bekerja sama dengan AS untuk meredakan ketegangan.

“Tentu saja, pertama-tama kami akan bernegosiasi dengan mereka. Kami akan mengadakan pembicaraan dan mengatakan kepada mereka untuk menyingkir dan menjauhkan diri dari Amerika Serikat.”

Namun, jika negara-negara tersebut tidak mengubah sikap, Iran mengancam akan menyerang kepentingan mereka.

“Tetapi jika mereka tidak bertindak, kami akan menyerang. Kami akan menargetkan kepentingan negara tersebut,” ujarnya.

Peneliti Iran di Clingendael Institute, Hamidreza Azizi, menilai Teheran sedang berupaya membangun efek gentar lebih awal dengan mengisyaratkan bahwa persiapan serangan saja dapat memicu respons Iran.

Azizi mengatakan terdapat dua unsur yang mulai terlihat dalam doktrin ofensif Iran, yakni tindakan pendahuluan untuk mencegah ancaman dan retaliasi tidak proporsional untuk meningkatkan biaya setiap serangan yang terjadi.

Menurut Azizi, peringatan Iran terhadap negara-negara Teluk yang bergabung dalam perang ekonomi Trump pada dasarnya merupakan ultimatum. Aparat militer dan keamanan Iran, kata dia, juga semakin mempersiapkan diri menghadapi eskalasi berikutnya.

AS Siapkan Sanksi Baru

Ancaman Iran disampaikan beberapa hari setelah Trump mengumumkan rencana menjalankan “operasi ekonomi paling menghancurkan” terhadap Iran. Trump juga menjanjikan “konsekuensi ekonomi yang sangat besar” bagi negara mana pun yang memberikan Iran “bantuan dalam bentuk apa pun”.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent kemudian mempertegas tekanan tersebut dengan mengatakan, “Anda berada di pihak kami atau melawan kami.” Ia juga meminta Tiongkok bekerja sama karena negara tersebut membeli lebih dari 80% pengiriman minyak Iran.

Pada Minggu (23/8), Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya tengah menghadapi perang ekonomi, militer, dan keamanan secara penuh dengan AS.

“Musuh telah menilai bahwa jika Iran jatuh, Iran akan menjadi Venezuela,” kata Pezeshkian dalam pidato yang disiarkan televisi.

“Tidak hanya itu tidak terjadi, tetapi Iran menjadi kekuatan yang membuat dunia takjub dengan perlawanan, solidaritas, dan persatuannya.”

Teluk Terjebak di Tengah Konflik

Negara-negara Teluk menghadapi posisi sulit karena merupakan tetangga Iran sekaligus sekutu AS. Belum jelas apakah negara-negara tersebut akan bergabung dengan Washington untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Serangan Iran terhadap sejumlah negara Teluk telah berdampak pada perekonomian kawasan yang sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk ekspor, termasuk minyak dan gas.

Meskipun negara-negara Teluk mengecam serangan Iran terhadap wilayah mereka, para analis menilai negara-negara yang dekat dengan Washington tetap menyadari pentingnya menjaga hubungan politik dengan Teheran karena faktor kedekatan geografis.

Emirat Arab memulihkan hubungan diplomatik dengan Iran pada 2022, tetapi memberlakukan embargo perdagangan pekan lalu setelah menuduh Teheran melancarkan serangan rudal. Iran membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Arab Saudi dan Iran juga menyepakati normalisasi hubungan pada 2023 melalui kesepakatan yang dimediasi Beijing. Langkah itu dinilai mencerminkan perhitungan kedua negara bahwa hubungan dengan Iran lebih aman daripada konfrontasi permanen.

Profesor hubungan internasional Lancaster University, Simon Mabon, mengatakan negara-negara Teluk tidak dapat mengubah posisi geografis mereka.

“Pada akhirnya, negara-negara Teluk tidak bisa mengubah geografi. Mereka harus hidup dan bekerja berdampingan dengan Iran,” kata Mabon.

Menurut Mabon, negara-negara Teluk tidak menginginkan ketidakstabilan akibat keruntuhan Republik Islam Iran. Sejumlah negara Teluk mungkin mendorong serangan yang lebih keras, tetapi bukan untuk mempercepat keruntuhan Iran, melainkan melemahkan kelompok garis keras dalam Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Wakil presiden eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft, Trita Parsi, mengatakan kepercayaan terhadap diplomasi untuk mengakhiri krisis masih rendah. Namun, tidak ada negara di kawasan tersebut yang mampu menanggung perang berkepanjangan.

“Tidak ada negara di kawasan yang mampu menanggung perang panjang lainnya,” ujar Parsi.

Ia menilai kondisi tersebut akan membatasi eskalasi agar tidak berkembang tanpa kendali. Persediaan minyak dunia yang semakin menipis juga membuat konfrontasi berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin tidak menarik.

“Semua persediaan belum dapat diisi kembali selama gencatan senjata,” kata Parsi. “Kita berada pada tingkat yang jauh lebih rendah secara global,” tandasnya. (Al-Jazeera/B-3)