Pemerintah Persiapkan Perpres untuk PLTS 100 Giga Watt

Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau langsung lokasi pengembangan PLTS Gilimanuk di Monumen Operasi Lintas Jawa-Bali, Jembrana, Selasa (25/8/2026).(ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

DIREKTUR Jenderal Energi Baru,Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

“ Kami sedang mempersiapkan perpres untuk bisa segera diharmonisasi,” kata dia dj acara Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp yang berlangsung di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8).

Eniya menyampaikan bahwa perpres tersebut akan menjadi dasar dari pelaksanaan seluruh pengembangan PLTS 100 GWp tersebut. Selain itu, sambung dia, pemerintah juga akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Sementara itu Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan telah mengajukan revisi RUPTL. PLN mengajukan perubahan penambahan kapasitas PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS).

“RUPTL yang sudah kami ajukan itu 50 sekian GWp dan 142 GWh BESS,” ucap dia 

RUPTL PLN untuk 2025-2034 yang disahkan Mei 2025 menetapkan tambahan kapasitas sebesar 69,5 GW, terdiri atas 42,6 GW EBT, 10,3 GW sistem penyimpanan energi, serta 16,6 GW pembangkit fosil. PLTS memperoleh porsi sebesar 17,1 GW.

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong Independent Power Producer (IPP) atau perusahaan swasta untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp). Ia menilai PLTS bisa dikembangkan agar harga listrik lebih kompetitif. 

Bahlil menyampaikan, apabila harga listrik yang dihasilkan oleh PLTS tidak kompetitif dan tidak ada IPP yang tertarik untuk menggarapnya. Pemerintah akan mengambil alih proyek tersebut dan melakukan pembiayaan melalui Danantara. (Ant/H-4)