1 week ago
10
Presiden AS Donald Trump (kanan).(X)
KETEGANGAN antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Washington mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta rencana Presiden Donald Trump mengenakan tarif sebesar 20% terhadap kargo yang melintasi Selat Hormuz. Langkah tersebut berpotensi memperluas konflik, mengguncang perdagangan global, sekaligus memicu perdebatan mengenai hukum internasional.
Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman menilai penyelesaian konflik tidak akan mudah karena dinamika politik di Iran maupun pendekatan pemerintahan Donald Trump sama-sama mempersempit ruang kompromi.
Menurut Suzie, situasi di Iran saat ini dipengaruhi oleh semakin besarnya peran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam pengambilan keputusan sehingga pendekatan yang digunakan cenderung lebih keras. Ia juga mengutip pandangan mantan dosennya, Vali Nasr dari Johns Hopkins University (JHU), mengenai cara Presiden Trump menangani konflik. "Ada ucapan mantan Prof saya Vali Nasr dari JHU yang mengatakan bahwa Trump itu kurang faham (ignorant) dan kurang daya keingintahuan (not curious) untuk mencari jalan keluar dari konflik yang dia awali," kata Suzie dihubungi Media Indonesia, Selasa (14/7).
Suzie menjelaskan bahwa kondisi politik di Iran turut dipengaruhi faktor emosional di tingkat kepemimpinan setelah berbagai kehilangan yang dialami keluarga pemimpin tertinggi Iran. "Vali Nasr mengatakan bahwa sekarang di Iran yang berkuasa adalah IRGC jadi pendekatannya keras dalam konteks melemahnya kekuatan militernya. Dan Mojtaba kan mengalami kehilangan ayah, istri, anak jadi bisa dibayangkan perasaan Ayatullah Iran ini," sebutnya.
Ia menambahkan, sejumlah pakar juga menilai Teheran sulit mempercayai komitmen Washington karena pengalaman sebelumnya. "Pakar lainnya menyatakan memang benar Iran tidak mungkin setuju untuk MOU dengan Amerika Serikat yang tidak pernah memenuhi janjinya. Juga dalam MOU tidak tercantum soal Israel di Libanon dan agresivitasnya di Gaza," tambahnya.
Menanggapi rencana Trump mengenakan tarif 20% terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz, Suzie menilai kebijakan tersebut lebih merupakan instrumen politik dibandingkan ketentuan yang memiliki dasar kuat dalam hukum internasional. Menurut dia, langkah tersebut merupakan respons terhadap penggunaan Selat Hormuz sebagai alat tekanan geopolitik. "Jelas ini kartu lain untuk menjawab penggunaan Selat Hormuz sebagai senjata," ucapnya.
Suzie menilai pendekatan Trump mencerminkan orientasi politik luar negeri yang mengedepankan kepentingan kekuatan dan keuntungan ekonomi. "Moto Donald Trump mengikuti yang lazim seperti gold, glory and power, jadi jelas isunya hegemoni mempertahankan kekuasaan dan kedigdayaannya melalui cara-cara yang membawa profit sekalipun dunia tidak mengenal pungutan untuk safe passage," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak dikenal dalam hukum internasional. "Sebenarnya hal ini tidak berlaku di hukum internasional, tapi dalam proses 'tit for tat' atau adu retorika ya disuarakan soal pungutan yang melawan kelaziman hanya untuk menyatakan bahwa AS itu superior," paparnya.
Suzie memperingatkan bahwa apabila kebijakan tarif tersebut benar-benar diterapkan, dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara di kawasan Teluk, tetapi juga perdagangan internasional secara luas. "Pasti akan berdampak ke dunia," sebutnya.
Ia menilai dinamika yang terjadi saat ini menunjukkan perubahan pola hubungan internasional menuju pendekatan yang lebih mengandalkan kekuatan militer. "Kita harus ingat bahwa model imperialisme baru ini tidak perlu topeng yang menjadi kedok sebelumnya. Sekarang lebih ditegaskan lagi soal peace through strength, hanya negara yang kuat bisa menentukan dengan kekerasan senjata," jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut juga perlu dilihat bersama dengan ancaman Iran sebelumnya mengenai kemungkinan meluasnya konflik kawasan. "Padahal kita tahu bahwa Iran sebelumnya mengancam akan memicu perang kawasan (regional war)," lanjutnya.
Suzie menilai kebijakan sepihak seperti tarif terhadap kapal di Selat Hormuz hampir pasti akan menuai penolakan dari banyak negara. "Sesuatu yang lazim pasti akan menimbulkan penolakan," ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa posisi Amerika Serikat maupun Iran terhadap Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) membuat penyelesaian persoalan ini tidak sederhana. "Baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama tidak mengakui UNCLOS dan sementara masih terlibat konflik akan terus berretorika kekerasan," paparnya.
Diplomasi dan Dinamika Politik AS
Di tengah meningkatnya ketegangan, Suzie berharap tekanan dari masyarakat Amerika Serikat dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintahan Trump. "Yang dunia harapkan bahwa rakyat Amerika yang sudah tidak menyukai keterkaitan Amerika Serikat dengan Israel bisa terus menyatakan pandangan terhadap langkah-langkah kekerasan yang ditempuh Presiden Trump," terangnya.
Ia menilai kenaikan harga energi berpotensi memengaruhi opini publik Amerika Serikat menjelang pemilu sela. "Istimewa karena masalah energi yang mulai naik lagi rakyat Amerika akan melawan kebijakan Presiden Trump dan semoga saja Pemilu sela akan membawa kebaikan bagi dunia," ujarnya.
Menurut Suzie, perubahan politik domestik di Amerika Serikat dapat membuka peluang bagi terciptanya stabilitas internasional yang lebih baik. "Jika dalam negeri Amerika berubah maka dunia akan memperoleh keuntungan dengan kendala yang diterapkan oleh kalangan sayap kanan Amerika Serikat," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa ancaman meluasnya konflik di Timur Tengah seharusnya menjadi momentum bagi negara-negara di kawasan untuk lebih mengedepankan perdamaian. "Kehancuran kawasan Timur Tengah yang di target oleh Iran akan mendorong kawasan untuk mendesak agar kebijakan harus fokus pada perdamaian dan telah diinisiasi oleh Qatar," pungkasnya. (Fer/P-3)
