1 week ago
7
Benjamin Netanyahu.(Al Jazeera)
GELOMBANG cemoohan menyambut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat parlemen Israel (Knesset) bersiap meloloskan serangkaian undang-undang kontroversial di hari-hari terakhir masa jabatan pemerintah. Teriakan, "Malu, pergi, keluar!" menggema dari puluhan anggota parlemen oposisi pada Selasa waktu setempat.
Kegaduhan tersebut begitu hebat hingga Netanyahu memilih meninggalkan ruangan dan melewatkan pemungutan suara sepenuhnya. Meski demikian, rangkaian undang-undang tersebut tetap disahkan. Langkah legislatif ini dilakukan secara terburu-buru sebelum Knesset dibubarkan pada Jumat, menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang.
Strategi Bertahan di Tengah Gejolak
Para analis menilai klaster RUU yang difinalisasi ini dirancang khusus untuk memenuhi tuntutan sekutu ultra-Ortodoks dan sayap kanan Netanyahu. Inti dari dorongan ini adalah menjaga keutuhan blok politik Netanyahu.
Setelah hampir empat tahun yang penuh gejolak--ditandai dengan protes massa, serangan 7 Oktober, dan perang multi-front yang berkepanjangan--pemerintahannya mencapai tonggak sejarah langka: menyelesaikan masa jabatan penuh, sesuatu yang belum pernah terjadi lagi di Israel sejak 1988.
"Netanyahu sedang berjuang untuk kelangsungan politiknya dan partai-partai Haredi sangat penting untuk itu," tulis analis politik Nadav Eyal. Tujuannya menunjukkan kepada mitra koalisinya bahwa ia adalah satu-satunya politikus yang mampu memenuhi tuntutan mereka.
Kontroversi Pengecualian Wajib Militer
Elemen paling bermuatan politik dalam paket legislasi ini adalah aturan yang melegalkan penghindaran massal pemuda ultra-Ortodoks (Haredi) dari dinas militer. Di saat hukum Israel mewajibkan semua warga usia 18 tahun untuk mengabdi, pria ultra-Ortodoks telah lama dikecualikan melalui pengaturan historis yang berulang kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Masalah ini menjadi sangat akut di masa perang. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan kekurangan setidaknya 12.000 tentara, sementara sekitar 72,000 pria ultra-Ortodoks yang memenuhi syarat tetap tidak terdaftar. Sebagai solusi bagi sekutunya, Netanyahu memajukan dua aturan:
- Menetapkan studi Taurat sebagai nilai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar (Basic Law), yang bertujuan memberikan landasan konstitusional agar pengecualian tersebut kebal dari gugatan hukum di masa depan.
- Memberikan kekebalan sementara bagi puluhan ribu penghindar wajib militer ultra-Ortodoks hingga akhir Januari 2027.
Kepala Staf IDF, Letjen Eyal Zamir, mengeluarkan peringatan publik yang tidak biasa dengan menyebut legislasi tersebut tidak terbayangkan dan tidak konsisten dengan kebutuhan tentara, serta berisiko mengikis kepercayaan mereka yang bertugas.
Konsesi Politik dan Anggaran Pemukiman
Sebagai imbalan atas dukungan terhadap agenda ultra-Ortodoks, koalisi juga meloloskan prioritas lain Netanyahu, termasuk pembatasan wewenang Jaksa Agung dan perombakan regulasi penyiaran yang dikhawatirkan mengancam kebebasan pers. Selain itu, program akademik yang memisahkan gender juga diperluas, memicu kecaman dari universitas dan kelompok perempuan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan paket pendanaan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki senilai kira-kira Rp12,4 triliun (2,4 miliar shekel) untuk lingkungan baru dan akses jalan, serta legalisasi 34 pos terdepan (outposts) baru.
Reaksi Publik dan Oposisi
Opini publik tampak sangat menentang langkah ini. Survei Channel 12 pada Juli menunjukkan 66% warga Israel menolak UU studi Taurat tersebut. Gadi Eisenkot, pemimpin partai Yashar dan penantang utama Netanyahu, mengecam langkah ini sebagai kesepakatan sembrono: blok politik ditukar dengan negara.
Meski menghadapi tantangan hukum dari Mahkamah Agung yang mengeluarkan perintah penghentian sementara, pihak internal Likud menyatakan bahwa Netanyahu tetap tidak khawatir. Ia bertaruh bahwa ingatan publik akan memudar dan menjaga kesatuan blok koalisi jauh lebih penting daripada popularitas undang-undang tunggal mana pun. (CNN/I-2)
