Ilustrasi(Dok Istimewa)
KOMITMEN pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas mulai dirasakan masyarakat. Memasuki Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027, puluhan Sekolah Rakyat yang telah rampung dibangun kini siap digunakan untuk menyambut peserta didik baru di berbagai daerah Indonesia.
Pembangunan Sekolah Rakyat itu menjadi bagian dari upaya pemerataan infrastruktur pendidikan, termasuk menjangkau kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dengan beroperasinya sekolah-sekolah ini, diharapkan semakin banyak anak Indonesia memperoleh akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas.
Pada tahap II, pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) tersebar di 20 wilayah yang berada di empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku. Lokasi pembangunan meliputi Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah.
Kawasan pendidikan tersebut tidak hanya menghadirkan gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga dilengkapi rumah susun guru, asrama siswa, kantin, masjid, gedung ibadah, dan gedung serbaguna.
Untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih komprehensif, sejumlah kawasan juga dilengkapi ruang terbuka hijau, taman edukasi, jogging track, lapangan basket, area serbaguna, hingga lapangan sepak bola berstandar FIFA. Seluruh fasilitas didukung sistem pengelolaan lingkungan yang dirancang untuk menciptakan kawasan pendidikan yang berkelanjutan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia lewat penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata.
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul serta mendukung pemerataan akses pendidikan," ujar Dody, Selasa (14/7/2026).
Sementara itu, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah menilai dimulainya MPLS menjadi penanda bahwa hasil pembangunan telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami bersyukur pembangunan Sekolah Rakyat yang jadi amanah pemerintah kini memasuki tahap pemanfaatan. Dimulainya kegiatan MPLS menjadi bukti bahwa hasil pembangunan yang dikerjakan Nindya Karya sudah dapat dirasakan langsung masyarakat. Keberhasilan proyek ini bukan hanya diukur dari rampungnya konstruksi, tetapi dari manfaat yang terus dirasakan generasi penerus bangsa," katanya.
Sebagai BUMN konstruksi yang mendapat kepercayaan mengerjakan proyek tersebut, PT Nindya Karya menyatakan seluruh proses pembangunan dilakukan dengan mengutamakan kualitas, keselamatan kerja, serta penyelesaian tepat waktu.
"Perusahaan juga memastikan seluruh fasilitas siap digunakan sejak hari pertama kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga dapat mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional," kata Firmansyah. (H-2)

















































