1 week ago
12
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.(Dok. MetroTv)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi bencana gempa bumi dan tsunami di tengah tingginya aktivitas seismik di kawasan Cincin Api Pasifik sepanjang 2026. Upaya antisipasi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi harus dibarengi penguatan infrastruktur dan edukasi publik.
Dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik: Implikasi dan Langkah Antisipatif bagi Indonesia, Rabu (15/7), Lestari menyebut rentetan gempa sejak awal tahun merupakan pengingat tingginya ancaman geologi di Indonesia. Ia menyoroti aktivitas di Laut Sulawesi, Maluku Utara, hingga erupsi sejumlah gunung api seperti Gunung Ibu, Dukono, Lewotobi, dan Anak Krakatau.
"Topik ini bukan dalam konteks menyebarkan ketakutan, tetapi bagaimana kita bersama-sama mempersiapkan langkah antisipasi dan memahami implikasi serta kemungkinan yang bisa terjadi," ujar Lestari.
Lestari menegaskan bahwa Indonesia menghadapi ancaman multibencana, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung api, hingga tsunami. Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar bangunan dan permukiman di tanah air masih belum memenuhi standar tahan gempa, yang berisiko memperbesar dampak kerusakan jika terjadi guncangan kuat.
Selain kerusakan fisik, ia menyoroti bahaya disinformasi di media sosial yang kerap memicu kepanikan saat bencana terjadi. Oleh karena itu, pemerintah diminta memperketat audit ketahanan bangunan, meningkatkan kesiapan fasilitas publik, serta memperluas sosialisasi tata ruang kawasan rawan bencana.
"Kesiapsiagaan inilah yang harus terus dibangun, termasuk bagaimana pada level komunitas bisa dibangun tindakan-tindakan mitigasi. Edukasi kebencanaan juga harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan," tegasnya.
Ia menyimpulkan bahwa keberhasilan mitigasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat. Menurutnya, ketahanan adaptif merupakan langkah antisipatif krusial untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara di tengah kondisi geografis Indonesia yang rawan. (Z-10)
