1 week ago
6
Untuk tahun ajaran 2026-2027, terdapat 52 sekolah swasta yang telah menandatangani MoU dengan Pemkot Depok.(Dok. Istimewa)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, tengah menghadapi tantangan serius dalam sektor pendidikan, khususnya terkait krisis tenaga pendidik untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Fenomena ini dipicu oleh tingginya angka guru senior yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya, sementara rekrutmen formasi baru melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih sangat terbatas.
Wali Kota Depok, Supian Suri, mengungkapkan bahwa kondisi ini telah menempatkan Kota Depok dalam sorotan utama. Selain masalah kekurangan guru, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kendala infrastruktur. Pemkot Depok kini tidak lagi secara masif menambah bangunan sekolah negeri baru akibat keterbatasan lahan dan tingginya biaya pembangunan di wilayah tersebut.
Keterbatasan lahan menjadi hambatan utama dalam perluasan fasilitas pendidikan negeri. Supian Suri menjelaskan bahwa harga tanah di Kota Depok saat ini sudah sangat mahal, terutama di kawasan-kawasan strategis dan pusat kota.
| Margonda & Beji | Harga tanah menyentuh puluhan juta rupiah per meter persegi. |
| Cinere & Cimanggis | Kepadatan penduduk tinggi dengan ketersediaan lahan terbatas. |
Kondisi ini membuat pembangunan gedung sekolah negeri baru menjadi tidak efisien secara anggaran, mengingat biaya pembebasan lahan yang sangat tinggi di area padat penduduk.
Solusi Strategis: Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG)
Untuk memastikan hak pendidikan warga tetap terpenuhi di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri, Pemkot Depok mengambil langkah strategis dengan menggandeng sektor swasta. Melalui skema sinergi ini, pemerintah meluncurkan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
Dalam program ini, Pemkot Depok mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menanggung biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di yayasan swasta. Adapun rincian bantuannya adalah:
- Alokasi per siswa: Rp250.000 per bulan.
- Total bantuan tahunan: Rp3.000.000 per siswa per tahun.
"Agar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap bisa bersekolah tanpa biaya, kami telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Sekolah Swasta," ujar Supian Suri pada Rabu (15/7/2026).
Target dan Jangkauan Kerjasama Tahun Ajaran 2026-2027
Pada Tahun Ajaran 2026-2027, Pemkot Depok telah menjalin kerjasama dengan 52 sekolah swasta. Kerjasama ini diproyeksikan mampu menampung sebanyak 2.080 siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri.
Supian Suri menegaskan bahwa kolaborasi ini akan terus dikembangkan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan. RSSG dianggap sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi masalah drop out (DO) atau anak putus sekolah akibat keterbatasan kuota zonasi.
Manfaat Utama Program RSSG:
- Mencegah anak putus sekolah karena gagal seleksi sekolah negeri.
- Memungkinkan siswa bersekolah di dekat rumah tanpa terkendala jarak zonasi negeri yang jauh.
- Meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu melalui subsidi penuh biaya sekolah.
- Mengatasi kekurangan gedung sekolah di wilayah padat penduduk secara instan.
Melalui komitmen ini, Pemkot Depok berharap sinergi antara pemerintah dan yayasan swasta dapat menjadi model penyelesaian krisis pendidikan di wilayah urban yang memiliki keterbatasan lahan dan tenaga pendidik. (KG/I-1)
