5 hours ago
1
Ilustrasi(Dok Istimewa)
BADAN Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat (BPD HIPMI Jabar) menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Daerah (DIKLATDA) V, di Graha Yuddha Wastu Pramukha, PUSDIKIF TNI-AD, Bandung, 8-10 Mei 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Maju Babarengan Untuk Jawa Barat Istimewa,” selain diikuti oleh para peserta khusus Pengurus BPD & BPC HIPMI aktif se-Jawa Barat sekitar 150 orang, juga dihadiri Sekretaris Umum BPD HIPMI Jabar Akhmad Zulfikar Priyatna mewakili Umum BPD HIPMI Jabar, beserta jajaran pengurus, Perwakilan Komandan Pusdikif TNI AD, dan para Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.
Jay Singgih selaku Wakil Sekretaris Jenderal Bidang ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPP HIPMI hadir untuk membuka acara Diklatda V BPD HIPMI Jabar, 8 Mei 2026, mewakili Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI yang berhalangan hadir.
Mengawali sambutannya, ia menyampaikan bahwa Diklatda merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh organisasi HIPMI. Pelaksanaan Diklatda BPD HIPMI Jabar ini sebelumnya sudah dilaksanakan dan sekarang ini sebagai Diklatda penyempurnaan.
Jay mengatakan bahwa pemilihan tempat pelaksanaan Diklatda merupakan berkah dan sangat baik. Mengingat Jawa Barat adalah provinsi dengan Perguruan Tinggi Negeri terbanyak di Indonesia, termasuk tempat sekolah dan pelatihan bagi TNI serta Polri. Sehingga Jawa Barat pantas disebut sebagai rumah Pendidikan.
Lebih lanjut, disampaikan Jay Singgih yang saat ini aktif sebagai Ketua Satgas Energi BPP HIPMI, bahwa HIPMI sejak didirikan tahun 1972, hasil dari Konferensi KADIN ASEAN supaya membentuk suatu wadah bagi pengusaha-pengusaha muda di Indonesia sebagai tempat belajar, berjejaring, berkolaborasi, dan bertukar pikiran yang pada akhirnya dapat melahirkan pengusaha-pengusaha yang unggul ke depannya.
HIPMI menjadi Kawah Candradimuka dimana pengusaha-pengusaha muda Indonesia dan calon pemimpin bangsa ditempa dan diuji dengan segala rintangan agar menjadi pengusaha yang nasionalis, berwawasan kebangsaan, berkarakter, dan tangguh, sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, serta unggul dalam persaingan di tingkat regional hingga internasional.
Jay juga mengingatkan, jumlah entrepreneur di Indonesia baru 4 persen, sehingga HIPMI memiliki peran yang penting dapat mencetak lapangan-lapangan pekerjaan baru. "Itu merupakan salah satu juga solusi dalam melawan kemiskinan dan juga menciptakan lapangan-lapangan kerja baru se-Indonesia," kata Jay.
Lebih lanjut, setelah mengikuti Diklatda, maka peserta di kemudian hari dapat mengikuti Diklatnas. Dimana pelaksanaan Diklatnas HIPMI saat ini bermitra dengan Lemhannas RI sejak era Ketua Umum BPP HIPMI Erwin Aksa, kemudian Ketua Umum Raja Sapta Oktohari sampai dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan MOU kerjasama tersebut telah diperpanjang untuk lima tahun ke depan. Melalui program ini, Jay meyakini BPD HIPMI Jabar akan menseleksi kader-kader terbaiknya agar dapat mewakili kontingen Jawa Barat untuk berkolaborasi antar daerah.
"Sejatinya HIPMI ini adalah pembangun networking, saling belajar satu sama lain, saling mengisi dan saling berkolaborasi," ujar Jay.
Pada kesempatan itu, ia juga mengajak peserta untuk memanfaatkan waktu tiga hari sebaik-baiknya, karena Diklatda adalah forum networking, dimana peserta dapat belajar memahami yang dimaksud ruh dari ke-HIPMI-an dan organisasi.
Ditambahkan juga, bahwa semboyan dari tempat dilaksanakannya Diklatda ini, “Yuddha Wastu Pramukha”, memiliki arti alat perang yang utama.
Untuk itu, ia merasa bahwa ekonomi entrepreneurship adalah alat perang yang utama untuk memajukan perekonomian bangsa dan negara.
Ia berharap agar seluruh materi dan pembekalan yang diberikan oleh Narasumber dapat menambah cakrawala pandang yang komprehensif, holistik, dan integral bagi peserta untuk dapat menerapkannya dalam dunia bisnis dan memajukan usahanya sehari-hari sehingga dapat turut mewarnai pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya di Jawa Barat.
Mengakhiri sambutannnya, Jay menyampaikan bahwa sebagai mitra strategis pemerintah, pengusaha di HIPMI harus inline dan memiliki keselarasan pemahaman serta sejalan dengan pemerintah. Arahan pemerintah harus dijalankan, sementara masukan dari dunia usaha tetap dapat disampaikan secara elegan kepada instansi dan lembaga negara terkait. Arahan pemerintah sangat dibutuhkan oleh HIPMI dalam membangun dan memajukan dunia usaha nasional. (H-2)
