1 week ago
13
Tentara Israel.(Al Jazeera)
HANYA beberapa jam setelah Israel mengumumkan tanggal resmi pemilihan umum mendatang, media sosial dibanjiri unggahan foto tiket pesawat oleh para ekspatriat Israel. Mereka bersiap terbang pulang ke tanah air demi memberikan suara pada akhir Oktober mendatang.
Israel merupakan salah satu dari sedikit negara demokrasi yang tidak mengizinkan warga negaranya yang tinggal di luar negeri untuk memberikan suara melalui surat atau absentee ballot. Hal ini memaksa sekitar 500.000 warga Israel di luar negeri yang memiliki hak pilih untuk membuat pilihan sulit: mengeluarkan biaya besar untuk terbang ke Israel atau melewatkan pemilu krusial yang akan menentukan masa depan pemerintahan Benjamin Netanyahu dan Partai Likud.
Motivasi di Tengah Konflik
Pemilu kali ini menjadi yang pertama sejak serangan 7 Oktober dan terjadi setelah hampir tiga tahun ketegangan perang. Lonjakan emigrasi dalam dua tahun terakhir membuat jumlah pemilih di luar negeri menjadi sangat signifikan. Banyak ekspatriat merasa bahwa meskipun berada ribuan mil jauhnya, mereka tetap menjadi representasi negara dan terdampak langsung oleh dinamika konflik di Timur Tengah.
"Israel sedang dipertaruhkan saat ini," ujar Josh Drill, seorang aktivis sosial yang sedang menempuh studi di Universitas Columbia. Ia menegaskan bahwa dirinya dan lingkaran terdekatnya melakukan segala upaya agar bisa berada di Israel pada hari pemungutan suara guna membantu menentukan arah kepemimpinan negara.
Inisiatif FLY&VOTE
Untuk membantu kepulangan para pemilih, organisasi nirlaba AID Coalition yang berbasis di AS meluncurkan inisiatif bernama FLY&VOTE. Program ini membantu ekspatriat mencari tiket pesawat sesuai anggaran dan menavigasi logistik perjalanan, termasuk rencana penyewaan pesawat (charter).
Berdasarkan survei AID Coalition terhadap 4.500 warga Israel di luar negeri:
- 84% menganggap pemilu mendatang sebagai salah satu yang terpenting dalam sejarah Israel.
- 73% menyatakan keinginan untuk pulang dan memilih.
- 45% berkomitmen melakukan apa pun demi menggunakan hak suara mereka.
Batell Blaish-Sultanik, Direktur Eksekutif AID Coalition, mengungkapkan bahwa lebih dari 25.000 orang telah mendaftar di FLY&VOTE, dengan target membantu hingga 50.000 orang. "Jika kami tidak bisa membawa pemilu kepada mereka, kami akan membawa mereka ke pemilu," tegasnya.
Tantangan Logistik dan Biaya
Perjalanan pulang ini tidaklah mudah. Selain harga tiket yang mahal--penerbangan El Al dari New York bisa mencapai Rp23 juta hingga Rp31 juta (kurs estimasi)--ketidakpastian jadwal penerbangan menjadi kendala utama. Banyak maskapai asing menangguhkan layanan ke Israel akibat situasi keamanan, menyisakan El Al sebagai opsi utama yang konsisten beroperasi.
Selain itu, ada kekhawatiran mengenai potensi pemilu putaran kedua jika tidak ada koalisi yang mencapai mayoritas 61 kursi di Knesset. Hal ini membuat beberapa pemilih ragu apakah harus menghabiskan tabungan mereka sekarang atau menyimpannya untuk kemungkinan pemilu susulan.
Debat Mengenai Hak Pilih Diaspora
Kebijakan larangan absentee ballot ini telah lama menjadi perdebatan. Ofer Kenig dari Israel Democracy Institute menjelaskan bahwa salah satu alasannya ialah besarnya populasi diaspora. Berdasarkan Hukum Kepulangan (Law of Return), kewarganegaraan Israel sangat mudah didapat, sehingga muncul kekhawatiran jika orang yang tidak menanggung konsekuensi keamanan sehari-hari di Israel ikut menentukan kebijakan negara.
Namun, bagi para ekspatriat seperti Avia Liberman, pandangan tersebut keliru. Ia berpendapat bahwa apa pun yang terjadi di Israel sangat memengaruhi kehidupan mereka di luar negeri, terutama terkait persepsi publik dan keamanan komunitas Yahudi global usai 7 Oktober.
Dengan data yang menunjukkan bahwa sekitar 36.227 suara setara dengan satu kursi di parlemen, kepulangan ribuan ekspatriat ini diprediksi akan memberikan dampak substansial pada hasil akhir pemilu yang sangat kompetitif tersebut. (The Forward/I-2)
