Dedi Mulyadi Ungkap Penyebab Defisit APBD Jawa Barat Rp5,9 Triliun

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.(Dok. Pemprov Jabar)

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan klarifikasi resmi terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang mengalami defisit sebesar Rp5,9 triliun. Dedi menegaskan bahwa angka defisit yang signifikan tersebut bukan disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang boros atau penggunaan dana yang tidak tepat sasaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Menurut Dedi, penyebab utama ketimpangan fiskal ini adalah tersendatnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Jabar tetap berkomitmen menjalankan berbagai proyek strategis sesuai perencanaan, namun tidak dibarengi dengan kelancaran arus kas dari pusat.

Dedi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat masih memiliki kewajiban pembayaran DBH untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 yang totalnya mencapai Rp1,2 triliun. Meskipun kewajiban tersebut sudah memiliki payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), realisasinya di lapangan masih terkendala.

"Kalau cair, cair saja. Tetapi persoalannya adalah apakah sesuai dengan Permenkeu yang dicairkannya itu? Kan yang jadi masalah," ujar Dedi di Bandung, Rabu (15/7).

Kondisi ini diperparah dengan ketidakpastian untuk kewajiban DBH pada tahun-tahun mendatang, yakni 2025 dan 2026, yang hingga kini belum memiliki keputusan lebih lanjut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi pembengkakan defisit di masa depan.

Pembangunan Tetap Berjalan Sesuai Rencana

Meskipun menghadapi tekanan finansial, Dedi memastikan bahwa program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap berjalan. Sektor-sektor vital seperti pendidikan (pembangunan sekolah), infrastruktur jalan, hingga irigasi tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah ditetapkan.

Ia membantah tudingan bahwa defisit terjadi karena pengalihan anggaran ke sektor yang tidak produktif. "Jadi defisit Rp5,9 triliun itu bukan berarti duitnya dipakai yang lain-lain oleh pemprov, bukan. Pemprov Jabar hari ini membangun sesuai perencanaan. Yang tidak berjalan itu uang yang masuknya," tegas Dedi.

Dedi Mulyadi berharap pemerintah pusat segera merealisasikan tagihan DBH senilai Rp1,2 triliun tersebut. Jika transfer dana tidak segera dilakukan, ia memprediksi kondisi fiskal Jawa Barat akan semakin tertekan karena asumsi pendapatan daerah sangat bergantung pada ketepatan waktu penyaluran dana dari pusat. (BY/I-1)