1 week ago
11
Ketua DPD REI Jabar, Norman Nurdjaman.(MI/Naviandri)
TEKANAN ekonomi global sangat berdampak dengan bisnis properti di Indonesia, khususnya di Jawa Barat (Jabar). Ini dibuktikan dengan turunnya penjualan properti di Jabar hingga 40%.
Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jabar, Norman Nurdjaman menerangkan meski terjadi penurunan, pihaknya optimistis sisa pangsa pasar sebesar 60 hingga 70% yang ada di lapangan masih menjadi potensi besar bagi para pengembang.
"Untuk memenangkan persaingan tersebut, DPD REI Jabar fokus memperkuat kompetensi internal anggota, salah satunya melalui kegiatan Diklat Digital Marketing. Kita harus bersaing dengan membekali para marketing dan content creator REI Jabar lewat wawasan serta kemampuan teknis yang berkaitan dengan optimalisasi media sosial," ungkapnya di Bandung Selasa (13/7).
Menurut Norman, penurunan penjualan hingga 30% ini dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat akibat situasi global. Lonjakan kurs dolar AS berimbas pada kenaikan harga bahan baku substitusi impor maupun material impor langsung, seperti komponen handle pintu. Di sisi lain, pasokan material alam lokal juga terganggu sejak diterapkannya moratorium tambang galian C di Jabar.
"Kebijakan ini berdampak pada melonjaknya harga-harga material bangunan di lapangan. Pengembang REI yang berada di perbatasan Jabar dan Jawa Tengah (Jateng), terpaksa membeli material dari Jateng atau daerah lain yang pasokannya masih tersedia. Akibatnya harga naik dan memicu inflasi," paparnya.
Norman menyebut, saat ini industri sedang terjebak dalam kondisi stagflasi, di mana inflasi dan deflasi terjadi secara bersamaan. Kondisi ini sangat dihindari karena dampaknya langsung memukul berbagai sektor ekonomi secara berantai.
"Di tengah situasi makro yang sulit, potensi pasar perumahan (backlog) di Jabar sebenarnya masih sangat tinggi. Secara nasional angka backlog versi pemerintah mencapai 10 juta unit, (sementara hitungan lain mencapai 15 juta unit," terangnya.
Menurut Norman, dari angka pemerintah tersebut, Jabar menyumbang minimal 20% atau sekitar 2 juta unit. Angka 2 juta unit backlog ini merupakan pasar yang sangat potensial bagi pengembang. Namun, situasi ekonomi membuat pengembang rumah komersil harus menaikkan harga jual.
RUMAH SUBSIDI
"Terkait dengan rumah subsidi, harganya tertahan di kebijakan pemerintah. Sudah tiga tahun terakhir tidak ada kenaikan harga rumah subsidi. Dengan kurs dolar yang naik dan material alam yang melonjak, seharusnya sudah sangat relevan jika pemerintah segera menaikkan harga dasar rumah subsidi saat ini," tandasnya
Selain faktor produksi lanjut Norman, pengembang saat ini dihadapkan pada dua kendala utama dari sisi konsumen dan regulasi lahan. Konsumen kini semakin sulit mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat catatan buruk di SLIK OJK yang dipicu oleh utang pinjaman online (pinjol) dan paylater.
Meskipun pemerintah sempat memberikan kelonggaran bahwa catatan SLIK di bawah Rp1 juta bisa dianulir, pihak perbankan tetap selektif. "Bank sangat ketat dalam menilai karakter risiko calon debitur sebelum meloloskan kredit," ujarnya.
Norman menambahkan, persoalan lain yang juga dihadapi anggota REI ialah, adanya ketidakpastian regulasi lahan yakni terkait LSD, LP2B dan LBS. Pengembang kerap merugi setelah menginvestasikan modalnya untuk membeli lahan. Anggota REI tidak akan berani membeli tanah yang sejak awal berstatus Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Pengembang selalu memeriksa peruntukan lahan ke Bappeda atau Dinas Tata Ruang. Namun kendalanya, terkadang saat dibeli statusnya zona kuning (bisa dibangun), namun seiring berjalannya waktu, peruntukannya berubah menjadi zona hijau. Ini persoalan regulasi yang perlu menjadi perhatian serius dari berbagai pihak terkait," sambungnya.
Karena itulah, DPD REI Jabar akan membahas terkait pertahanan tersebut dalam rangkaian kegiatan Rakerda melalui diskusi dengan tema "Menjawab Tantangan Regulasi Pertanahan dalam Bisnis Properti" yang akan digelar pada Rabu (15/7). (E-2)
