29 Kebijakan Strategis Prabowo untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem, Berikut Daftarnya

29 kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto.(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui peluncuran 29 kebijakan strategis. Langkah ini menyasar langsung masyarakat kategori miskin ekstrem hingga rentan miskin yang berada pada kelompok desil 1 sampai desil 4.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden memaparkan bahwa ke-29 kebijakan tersebut terbagi ke dalam tiga kategori utama: Program 0 Persen Kemiskinan, Program Universal, dan Program Afirmatif. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat jaring pengaman sosial secara komprehensif.

Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan

Di sektor pendidikan, pemerintah mengandalkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga, serta Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa. Salah satu terobosan yang disoroti adalah program Sekolah Rakyat bagi anak-anak desil 1-2 dengan bantuan mencapai Rp4 juta per siswa per bulan.

"Keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa," ujar Presiden Prabowo, dilansir dari Antara, Senin (20/7).

Ia juga menyebutkan dukungan bagi mahasiswa melalui KIP Kuliah yang membebaskan biaya UKT bagi 1,2 juta orang, ditambah bantuan biaya hidup bulanan.

Pada sektor kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menjangkau 96,8 juta orang. Presiden membandingkan cakupan ini jauh lebih besar dibandingkan populasi negara tetangga sebagai bukti kekuatan perlindungan sosial Indonesia.

Subsidi Energi dan Pangan

Pemerintah juga mengalokasikan subsidi besar-besaran untuk kebutuhan dasar. Tercatat subsidi LPG menjangkau 66,4 juta rumah tangga, sementara subsidi listrik diberikan kepada 87 juta pelanggan. Untuk ketahanan pangan, sebanyak 33,24 juta keluarga menerima paket bantuan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama tiga bulan.

"Jangan anggap enteng kita terus, we are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya karena kita tidak mau naif lagi," tegas Presiden di hadapan anggota Kabinet Merah Putih.

Program Universal dan Afirmatif

Selain bantuan langsung, terdapat Program Universal seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 74,56 juta penerima, termasuk siswa dan ibu hamil, serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 130,8 juta orang.

Di kategori afirmatif, pemerintah meluncurkan program magang bagi lulusan baru S1 dengan uang saku setara UMK, berbagai beasiswa unggulan seperti Beasiswa Garuda dan LPDP, hingga subsidi pupuk bagi 14,2 juta petani untuk menjaga produktivitas sektor agraria.

Berikut daftar 29 Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026 yang dipaparkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026):

Program Menuju Kemiskinan 0 Persen

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
   Menyasar 10 juta keluarga pada desil 1-4, dengan bantuan sebesar Rp75.000–Rp250.000 per bulan.

2. Sekolah Rakyat
   Menjangkau 44.635 siswa dari keluarga desil 1-2, dengan bantuan sebesar Rp4 juta per siswa per bulan.

3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
   Menyasar 1,2 juta mahasiswa. Penerima dibebaskan dari biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan negara langsung kepada perguruan tinggi. Mahasiswa juga memperoleh bantuan biaya hidup sebesar Rp800.000–Rp1,4 juta per bulan.

4. Program Indonesia Pintar (PIP)
   Menjangkau 22,1 juta siswa dari keluarga desil 1-4, dengan bantuan sebesar Rp37.500–Rp150.000 per bulan.

5. Kartu Sembako
   Menyasar 18,25 juta keluarga pada desil 1-5, dengan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

6. Bantuan Sosial ATENSI
   Menjangkau 83.357 orang, dengan bantuan maksimal sebesar Rp2,4 juta per tahun untuk setiap penerima.

7. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
   Menyasar 96,8 juta orang dari desil 1-5, dengan nilai bantuan sebesar Rp42.000 per bulan.

8. Bantuan Pemberdayaan
   Program ini terdiri atas:

   • Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dengan bantuan sekitar Rp5 juta per penerima, untuk 15.000 penerima.

   • Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan bantuan sekitar Rp10 juta per penerima, untuk 2.810 penerima.

9. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
   Menjangkau 400.000 penerima manfaat, dengan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah.

10. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
    Selama periode 2010–2025, program ini telah menjangkau 1.877.747 rumah tangga, dengan nilai manfaat sebesar Rp727.000 per bulan.

11. Bantuan Bencana
    Program ini meliputi:

    • Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi sebesar Rp5 juta per penerima, untuk 120.518 penerima.

    • Bantuan Pemulihan dan Penguatan Sosial sekitar Rp7,9 juta per penerima, untuk 150.018 penerima.

    • Bantuan Kesiapsiagaan dan Logistik Bencana sekitar Rp600.000 per penerima, untuk 169.014 penerima.

12. Subsidi LPG
    Menjangkau 66,4 juta rumah tangga, dengan nilai subsidi sebesar Rp107.000 per bulan.

13. Subsidi dan Kompensasi Solar
    Menyasar 484.087 rumah tangga, dengan nilai manfaat sekitar Rp578.139 per bulan.

14. Kompensasi Pertalite
    Menjangkau 33.787.364 rumah tangga, dengan nilai kompensasi sebesar Rp89.050 per bulan.

15. Subsidi dan Kompensasi Listrik
    Menyasar 87 juta rumah tangga atau pelanggan, dengan nilai bantuan sekitar Rp130.000–Rp150.000 per bulan.

16. Diskon Tarif Kereta Api
    Menjangkau 481.503 penumpang, dengan nilai diskon sebesar Rp69.752 per penumpang.

17. Diskon Tarif Angkutan Laut
    Menjangkau 481.503 penumpang, dengan nilai diskon sekitar Rp97.403 per penumpang.

18. Bantuan Pangan
    Diberikan selama tiga bulan dalam bentuk 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng. Nilai bantuan sekitar Rp179.278 per bulan, dengan jumlah penerima mencapai 33,24 juta keluarga pada desil 1–4.

Program Universal

19. Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Menjangkau 74,56 juta penerima yang terdiri atas siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nilai bantuan sekitar Rp300.000 per penerima per bulan.

20. Cek Kesehatan Gratis (CKG)
    Menjangkau 130,8 juta orang, dengan nilai pemeriksaan sekitar Rp655.000–Rp1,13 juta untuk setiap pemeriksaan.

Program Afirmatif

21. Program Magang bagi Lulusan Baru S1
    Menjangkau 150.000 peserta untuk masa magang selama enam bulan. Peserta memperoleh uang saku rata-rata Rp3,6 juta per bulan atau setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

22. Sekolah Unggul Garuda
    Menjangkau 1.920 siswa dari empat Sekolah Unggul Garuda baru. Biaya yang ditanggung mencapai Rp9,5 juta per siswa per bulan.

23. Beasiswa LPDP
    Menjangkau 23.289 mahasiswa. Besaran bantuan untuk mahasiswa di perguruan tinggi luar negeri sekitar Rp90.095.000 per bulan, sedangkan untuk perguruan tinggi dalam negeri sekitar Rp10.700.520 per bulan.

24. Beasiswa S1 Garuda
    Menjangkau 750 mahasiswa. Besaran bantuan untuk perguruan tinggi luar negeri sekitar Rp78.567.166 per bulan, sedangkan untuk perguruan tinggi dalam negeri sebesar Rp5.517.591 per bulan.

25. Beasiswa S1 Universitas Pertahanan (Unhan)
    Menjangkau 700 mahasiswa, dengan bantuan sekitar Rp5.405.000 per bulan.

26. Beasiswa Sekolah Taruna Nusantara
    Menjangkau 3.654 siswa, dengan bantuan sekitar Rp11,7 juta per bulan.

27. Subsidi Pupuk
    Menjangkau 14.205.757 petani dan pembudidaya ikan, dengan nilai bantuan sekitar Rp334.166 per bulan.

28. Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)
    Menjangkau 6.084.205 debitur, dengan nilai subsidi sekitar Rp500.000 per bulan.

29. Sertifikasi Halal Gratis
    Menjangkau 1,35 juta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dengan nilai bantuan sekitar Rp200.000 untuk setiap UMK. (Ant/Z-10)