8 hours ago
4
Petugas menggiring Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (tengah) untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/7/2026)(ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa keputusan penetapan tersangka tersebut diambil setelah tim penyidik dan pimpinan KPK menggelar gelar perkara (ekspose) pada Senin (20/7) malam menyusul ditemukannya bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Meskipun status perkara telah resmi dinaikkan ke tingkat penyidikan, jajaran tim penyidik komisi antirasuah hingga Selasa (21/7) pagi masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap delapan orang terperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Terkait kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Lombok Barat, malam tadi sudah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa perkara ini naik ke tahap penyidikan," kata Budi.
Rangkaian pemeriksaan melibatkan Bupati Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) Sudirman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat Lalu Ratnawi, tiga staf pendamping yang terdiri dari ajudan dan sopir bupati, serta dua pengusaha dari pihak swasta.
KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jakarta pada Senin (20/7). Dari total 19 orang yang sempat ditangkap pada tahap awal penyisiran di lapangan, penyidik secara bertahap membawa delapan orang ke markas pusat KPK di Jakarta untuk pendalaman materi perkara.
Guna mengamankan jejak barang bukti, tim penyidik juga melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Lombok Barat beserta sejumlah ruangan dinas strategis di jajaran Pemkab Lombok Barat.
Dalam OTT tersebut, penyidik KPK berhasil menyita barang bukti penting berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah beserta berkas dokumen proyek yang diduga kuat berkaitan dengan komitmen imbalan (fee).
Pihak lembaga antirasuah dijadwalkan bakal segera menggelar konferensi pers resmi untuk membeberkan secara rinci konstruksi perkara, pasal-pasal yang disangkakan, serta pengumuman identitas lengkap para pihak yang resmi menyandang status tersangka. (Ant/P-4)
