TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 3,18 juta ton. Menurutnya jumlah tersebut jadi stok tertinggi sepanjang 23 tahun terakhir.
Namun mencapai jumlah stok besar saja tak cukup. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan pemerintah harus menjamin ruang penyaluran yang pasti di Bulog. “Stok ini tidak kecil. Stok lebih dari 3 juta ton itu bisa memunculkan potensi bahaya kalau tidak jelas peruntukannya,” kata Khudori kepada Tempo, Ahad, 27 April 2025.
Khudori menjelaskan, beras merupakan barang yang tidak tahan lama. Sebaik apapun penyimpanannya di gudang, kualitas beras bisa turun, bahkan rusak.
Idealnya, beras hanya disimpan selama empat bulan. Lebih dari itu, harus disalurkan agar tidak turun mutu atau rusak. “Jika beras rusak, pasti Bulog yang akan disalahkan. Padahal, itu bukan semata-mata kesalahan Bulog,” ujar Khudori. “Beras rusak, itu salah satunya karena kontribusi kebijakan,” tambah dia.
Sebenarnya, ada dua ruang yang membuat penyaluran beras besar. Pertama, program bantuan pangan non-tunai yang sudah berlangsung sejak 2017—menggantikan program beras untuk keluarga miskin atau raskin. Meski demikian program tersebut baru berjalan penuh pada 2020 sampai saat ini.
Lewat program bantuan pangan non-tunai, penyaluran Bulog mencapai 2,93 juta ton pada 2023 dan 3,69 juta ton pada 2024. Menurut Khudori, penyaluran tersebut berkat Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mendorong agar operasi pasar Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bisa tersalurkan lebih besar. Setidaknya bisa mencapai 1,2 juta ton. Selain itu, sejak 2023 Bapanas menginisiasi bantuan pangan beras. “Namun, kedua outlet ini pada dasarnya tidak pasti,” ujar Khudori.
Buktinya, ujar Khudori, penyaluran bantuan pangan beras yang semestinya mulai pada awal tahun ini—dari rencana 6 bulan—tiba-tiba disetop. Demikian juga dengan operasi pasar yang sempat berlangsung pada Januari dan selama enam hari di Februari juga turut berhenti.
Pemerintah beralasan penghentian operasi pasar lantaran produksi tengah melimpah. “Melimpah dari mana? Dua bulan itu, Januari-Februari 2025, itu paceklik,” kata Khudori.
Khudori menegaskan perlunya menyiapkan ruang penyaluran yang pasti serta potensi beras rusak jika hanya jadi timbunan di gudang tanpa penyaluran yang jelas. “Apakah dengan cara menumpuk beras juga bisa ditafsirkan produksi melimpah lalu swasembada? Jangan begitu, lah,” ujar Khudori. Terlebih, ia berujar, stok besar di Gudang Bulog juga terjadi karena ada sisa stok tahun lalu yang mencapai 1,8 juta ton. “Beras itu, sebagian besar dari impor,” ucapnya.
Pilihan editor: Risiko dan Peluang Penjaminan Kredit Koperasi Desa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
