1 week ago
4
Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr( Departement of National Defense)
Menteri Pertahanan Filipina Gilberto “Gibo” Teodoro Jr saat ini dalam pusaran perdebatan dengan Tiongkok. Dia menuduh Tiongkok melakukan “intimidasi” setelah mengaku menerima sebuah nota dari pihak Beijing dalam forum internasional.
Mengutip Channel News Asia, Teodoro sedang mengikuti diskusi panel dalam forum Seoul Defence Dialogue pada Selasa 8 September 2026 ketika ia menerima selembar kertas dari seseorang yang tampak seperti petugas acara, berdasarkan rekaman video.
“Saya memiliki sebuah nota di sini. Saya pikir ini dari Tiongkok,” kata Teodoro sebelum membacakan isinya di Seoul, Korea Selatan.
“Posisi Tiongkok mengenai arbitrase Laut China Selatan jelas, konsisten, dan tegas. Arbitrase tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional,” demikian isi nota yang dibacakan Teodoro.
Pernyataan soal arbitrase tersebut merujuk pada putusan penting pada 2016 yang dikeluarkan tribunal internasional di Den Haag dan secara luas memenangkan Filipina dalam sengketanya dengan Tiongkok terkait klaim atas Laut China Selatan.
Sejumlah negara di kawasan, termasuk Filipina, memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Beijing. Bentrokan antara negara-negara yang terlibat juga kerap terjadi di perairan yang mendapat pengawasan ketat tersebut.
Teodoro mengecam nota tersebut dan menilai tindakan itu sebagai bentuk agresi.
“Jadi, mungkin Tiongkok perlu menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih beradab. Ini adalah bentuk pemaksaan, intimidasi, dan agresi yang nyata,” tegas Teodoro.
Teodoro merupakan sosok penguasa dan pengusaha di Filipina. Ia merupakan keponakan dari kroni diktator Presiden Ferdinand Marcos Senior.
Setelah usai menjabat Menteri Pertahanan di masa Presiden Arroyo Macapagal, Gibo Teodoro kejatuhan durian runtuh.
Dia memegang konsesi area pertambangan tembaga dan emas terbesar di Asia Tenggara di Provinsi South Cotabato di bawah bendera kelompok usaha Sagitarius Mines Inc (SMI). SMI ini tercatat berkongsi dengan salah satu pengusaha besar Indonesia.
Diperkirakan ada deposit tembaga dan emas senilai USD5,9 miliar atau Rp104 triliun. Diperkirakan ada deposit 375.000 ton tembaga, dan 360.000 ons emas yang akan dikeruk habis dalam 17 tahun.
Usaha tambang tersebut bermasalah dan sudah berulangkali ijin dicabut. Laman Mongabay pada 19 Oktober 2020 melaporkan Pengadilan Cotabato memperkuat keputusan melarang operasional pertambangan SMI di Tampakan yang berada dekat di sebuah kota padat penduduk. Kuasa pertambangan SMI diperoleh sejak tahun 1995.
Namun, sebelum Gibo Teodoro mengundurkan diri untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan Filipina era Presiden Marcos “Bongbong” Junior di tahun 2023, dia berhasil mendapatkan perpanjangan ijin tambang hingga tahun 2032. Akan tetapi Pemerintah Provinsi South Cotabato sejak tahun 2010 menetapkan tidak boleh ada tambang terbuka (open pit) di sana.
Padahal pihak pemerintah hingga empat Uskup Gereja Katolik di Mindanao pada 2023 sudah mengeluarkan surat menentang pertambangan open pit -,lahan terbuka,– yang akan merusak lingkungan hidup dan menghancurkan tanah garapan warga asli Suku Blaan, Suku Lumads dan berbagai kelompok masyarakat yang ada.
Selain itu, meski diketahui bersitegang dengan Tiongkok dalam kasus Laut Filipina Barat, Gibo Teodoro jadi sasaran gosip bahwa dia diam-diam berbisnis menjual tembaga ke Tiongkok yang menjadi seteru.
Ketika berkuasa kembali sebagai Menteri Pertahanan di bawah Presiden Bongbong Marcos, Gibo Teodoro belum lagi melaporkan kekayaan dan harta miliknya sebagaimana diharuskan bagi penyelenggara negara.
Setelah pemerintahan Marcos, tidak ada larangan bagi Gibo Teodor untuk kembali menjadi Bos Tambang di lahan dengan potensi kekayaan emas dan tembaga USD5,9 miliar.
Sebagai anggota dinasti politik, sudah lazim di Filipina jika kekuasaan seseorang tidak berakhir hanya berganti posisi jabatan atau digantikan anak-cucu. Demikian pula garis tangan Gibo Teodoro yang lahir dari keluarga Teodoro-Cojuangco.Harta KKNAyah Gibo Teodoro, Gilberto Teodoro Senior adalah pemegang kendali dana sosial jaman Presiden Marcos Senior sejak 1966-1986 ketika Marcos tumbang. Ibunya Mercedes Cojuangco Teodoro adalah anggota Kongres dan partai pendukung Marcos Sr yakni Kilusang Bagong Lipunan.
Salah satu tokoh Cojuangco, Eduardo “Danding” Cojuangco, paman Gibo di jaman diktator Marcos adalah kroni pengendali Coco Levy yang memakan dana petani hingga USD457 juta dolar atau 9,7 miliar Peso. Pada masa akhir kekuasaan Marcos, hampir 33 persen penghasilan petani habis digunakan untuk membayar pajak kopra tersebut. Hasilnya untuk kesejahteraan atau Koperasi Desa Petani dianggap tidak berhasil.
Sesudah Marcos tumbang, Cojuangco tidak tersentuh. Gibo Teodoro yang memiliki latar belakang pengacara pun meneruskan tradisi keluarga, masuk dunia politik.
Menteri Terkaya
Keluarga Cojuangco ini sejatinya adalah segaris darah dengan Presiden Corazon “Cory” Aquino isteri tokoh perlawanan Filipina era Marcos Senior, Ninoy Aquino. Namun dalam perjuangan politik, Cory Aquino dan puteranya Presiden Ninoy “Nonoy” Aquino Junior berseberangan dengan klan Cujuangco termasuk dengan Gibo Teodoro.
Di jaman Pemerintahan Presiden Gloria Arroyo Macapagal (2001-2010), Gibo Teodoro terpilih menjadi Menteri Pertahanan Filipina. Di masa itu dia juga tercatat sebagai menteri terkaya di kabinet Macapagal.
Philippines Star sempat mencatat laporan kekayaan (SALN atau Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth setara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara seperti halnya LHKPN di Indonesia) menyebut kekayaan Gibo Teodoro sebesar 232,4 juta Peso (sekitar Rp65,25 miliar). Kekayaannya naik lebih dari 120 juta Peso dari tahun 2007 yang disebut berasal dari harta warisan.
Paspor Eropa
Sebagai Menteri Pertahanan, urusan cinta Tanah Air dan mempertahankan setiap jengkal wilayah Filipina menjadi tanggungjawab Gibo Teodoro. Yang menarik, di tahun 2025, timbul kontroversi di media massa Filipina.
Ternyata diantara dua kali menjadi Menteri Pertahanan, di masa Macapagal dan Marcos Junior (sejak 2022 – sekarang), Gibo Teodoro ternyata dalam laporan Manila Times pernah memiliki paspor Malta sebuah negara Eropa sejak tahun 2016. Paspor Malta tersebut berlaku 10 tahun.
Malta dikenal sebagai surga tempat pencucian uang dan sejumlah aktivitas ilegal. Gibo Teodoro yang ketika itu mantan Menteri Pertahanan Filipina, memilih memiliki Paspor Emas Malta (Gold Passport) melalui skema investasi yakni menempatkan uang dalam jumlah tertentu.
Hukum di Filipina tidak melarang kewarganegaraan ganda. Akan tetapi pejabat publik hanya boleh memiliki kewarganegaraan dan paspor Filipina saja.
Hal itu disampaikan Gibo Teodoro kepada Asssociated Press bahwa dia sudah menanggalkan Paspor Malta yang notabene negara Eropa sebelum maju dalam pemilihan legislatif sebagai Senator Filipina 2022. Setahun sebelum pemilihan umum, Gibo Teodoro yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tarlac untuk memperjuangkan nasib rakyat Filipina, telah menyerahkan paspor Malta di 2021.
Skema Paspor Malta tersebut dihentikan 2025 atas desakan Uni Eropa karena ditenggarai menjadi sarana pencucian uang dan kejahatan trans nasional.(H-2)
