Ribuan SPPG Kena Suspend, Apa Alasannya?

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, hingga Mei 2026, sudah pernah menutup sementara atau suspend ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah di Indonesia semenjak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada Januari 2025.

Keputusan tersebut diambil didasarkan pada berbagai masukan dari masyarakat, termasuk masukan dari para pejabat di daerah, hasil inspeksi mendadak (sidak), serta pemantauan atas peristiwa kejadian menonjol yang dialami para penerima manfaat MBG.

"Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend," kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang dalam pernyataannya pada Minggu (31/5).

Di Wilayah I yang meliputi Pulau Sumatra, dari 5.968 SPPG yang sudah beroperasi, saat ini ada 148 SPPG terkena suspend. Sebanyak 10 SPPG kena suspend akibat kejadian menonjol, sedangkan 138 SPPG kena suspend akibat permasalahan infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi.

Sementara itu sebanyak 610 SPPG yang semula kena suspend di wilayah tersebut sudah beroperasi kembali. Maka, dari wilayah I, total sebanyak 758 SPPG telah kena suspend.

Di Wilayah II yang mencakup Pulau Jawa, dari 16.594 SPPG yang sudah beroperasi, saat ini ada 1.666 SPPG yang masih dalam suspend.

Sebanyak 61 SPPG kena suspend akibat kejadian menonjol, sedangkan 1.605 SPPG kena suspend akibat permasalahan infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi. Adapun 1.800 SPPG yang semula kena suspend, kini telah beroperasi kembali.

"Jadi dari wilayah II, total sebanyak 3.466 SPPG telah di-suspend," kata Nanik.

Sedangkan di Wilayah III yang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dari 4.646 SPPG yang sudah beroperasi, saat ini ada 399 SPPG yang masih dalam suspend.

Sebanyak 25 SPPG kena suspend akibat kejadian menonjol, sedangkan 374 SPPG akibat permasalahan infrastruktur, manajemen organisasi dan mutu gizi. Sementara itu, sebanyak 3.559 SPPG yang semula sudah dijatuhi suspend, kini telah beroperasi kembali. Karena itu, dari Wilayah III, total sebanyak 3.959 SPPG telah kena suspend.

Dari data semua Wilayah, total sebanyak 8.182 SPPG pernah kena suspend. Dari jumlah itu, 5.659 SPPG sudah dilepas status suspend, atau sudah beroperasi kembali karena sudah memenuhi ketentuan.

Sementara itu, 2.213 SPPG masih harus menjalani masa suspend karena belum memenuhi ketentuan sesuai petunjuk teknis alias juknis, baik manajemen, maupun bangunan SPPG.

BGN menjelaskan setiap SPPG bisa dijatuhi sanksi karena berbagai sebab, mulai dari menu yang diproduksi menyebabkan kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, dan muntah-muntah; menu tidak sesuai bujet belanja bahan baku, yakni Rp8 ribu dan Rp10 ribu; sengaja melakukan mark-up harga bahan baku; hingga alur bangunan SPPG tidak sesuai juknis.

Selain itu ada juga temuan SPPG yang belum mendaftar SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi); belum memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah); dan tidak menyiapkan mess untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan.

Demikian juga SPPG yang tidak memiliki peralatan dapur sesuai juknis; manajemen tata kelola tidak dijalankan dengan baik; pertikaian antara Mitra dengan Yayasan; serta memiliki pemasok atau supplier kurang dari 15.

Nanik menyebut jumlah yang kena suspend bisa jadi akan bertambah lagi karena saat ini BGN mewajibkan setiap SPPG minimal mendistribusikan MBG untuk 300 penerima manfaat kelompok 3B (Bumil atau ibu hamil, Busui atau ibu menyusui, dan Balita atau bayi di bawah lima tahun).

"Apabila sampai tanggal 2 Juni 2026 SPPG tidak bisa menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok 3B, maka SPPG itu akan di-suspend mayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya akan mendapatkan peringatan keras," kata Nunik.

(end)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]