Purbaya Bantah Isu Jual Beli Jabatan Rp100 Miliar di Kemenkeu

ilustrasi(MI/Insi Nantika Jelita)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah isu yang beredar mengenai praktik jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikannya guna merespons kabar miring di media sosial yang menyebut adanya tawaran harga tertentu untuk posisi jabatan di kementerian tersebut.

Dalam pidatonya di acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Kemenkeu di Jakarta, Kamis (10/9), Purbaya menyoroti rumor yang mengeklaim dirinya menawarkan harga senilai Rp100 miliar untuk jabatan tertentu. Ia memastikan bahwa seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan profesional.

“Saya bingung dari mana isu itu keluar. Tapi, itu rumor saja. Ini (jabatan di Kemenkeu) benar-benar berbasis profesional,” tegas Purbaya.

Mekanisme Pengisian Jabatan

Purbaya menjelaskan bahwa penentuan posisi jabatan di Kemenkeu tidak diputuskan secara sepihak oleh Menteri Keuangan. Proses tersebut melibatkan mekanisme rekomendasi yang ketat dari Sekretaris Jenderal Kemenkeu serta pejabat eselon terkait yang membawahi pegawai bersangkutan.

Rekomendasi ini, lanjutnya, berfungsi untuk memvalidasi kepantasan dan kompetensi pegawai sebelum menduduki jabatan baru. Purbaya menekankan bahwa integritas adalah harga mati bagi setiap pegawai Kemenkeu, mengingat tanggung jawab besar instansi ini dalam mengelola keuangan negara, mulai dari penerimaan, belanja, hingga pembiayaan.

“Oleh karena itu, tidak boleh ada kompromi terhadap integritas. Jabatan adalah amanah, bukan privilese. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab dan pengawasannya,” ujar Menkeu.

Pembentukan Tim Khusus dan Perombakan Jabatan

Selain menekankan integritas, Purbaya meminta seluruh jajarannya untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil. Ia berencana membentuk tim khusus yang bertugas memantau perkembangan kebijakan agar seluruh arahan Menkeu dapat berjalan efektif di lapangan.

Ia juga mengingatkan para pejabat, terutama di level pimpinan, untuk memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan sense of urgency dalam menghadapi perubahan dunia yang sangat pesat.

“Cepat bukan berarti ceroboh, tapi tetap hati-hati, profesional, dan akuntabel,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu melakukan perombakan besar-besaran dengan melantik sekitar 50 pegawai eselon II dan 350 pegawai eselon III. Perubahan posisi ini mencakup jabatan fungsional di tingkat direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan. (Ant/E-3)