Pramono Anung Jelaskan Anggaran LPDP Jakarta Rp100 Miliar untuk 75 Mahasiswa

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(Dok. Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan penjelasan rinci mengenai rencana alokasi anggaran program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) khusus Jakarta. Program LPDP Jakarta ini direncanakan akan memberangkatkan antara 50 hingga 75 calon mahasiswa dengan total anggaran mencapai Rp100 miliar.

Pramono mengungkapkan bahwa angka tersebut didasarkan pada hasil diskusi dengan LPDP Pusat mengenai estimasi biaya pendidikan per individu. "Jumlahnya Rp100 miliar. Berdasarkan hasil diskusi dengan LPDP Pusat, satu anak itu kebutuhannya kurang lebih Rp2 miliar sebenarnya. Jadi, nanti yang rencana akan kita berangkatkan itu antara 50 sampai dengan 75 anak," ujar Pramono di Balai Kota, Senin (27/7).

Prioritas Pembangunan Pendidikan Lainnya

Meskipun program beasiswa luar negeri ini menjadi sorotan, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus melakukan penyesuaian jumlah penerima. Hal ini dikarenakan anggaran daerah juga harus dialokasikan untuk program prioritas mendesak lainnya, terutama revitalisasi infrastruktur pendidikan yang rusak.

Pramono menjelaskan bahwa renovasi sekolah dasar (SD) menjadi salah satu fokus utama. Akibat adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), jumlah sekolah yang direvitalisasi sempat terkendala. Namun, ia telah memutuskan untuk menambah kuota perbaikan.

"Salah satu prioritas untuk renovasi, revitalisasi SD-SD yang terjadi. Dari 22 itu kan awalnya cuma tujuh. Kemarin saya sudah memutuskan tambah empat sehingga menjadi 11. Sebelas itulah yang kita perbaiki, termasuk SD Negeri 09 Kebayoran Lama yang sementara pindah ke SD Negeri 11," jelasnya.

Diskusi dengan DPRD DKI Jakarta

Rencana anggaran LPDP Jakarta ini sempat mendapatkan catatan dari legislatif. Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar anggaran tersebut tidak sepenuhnya dihabiskan hanya untuk program beasiswa luar negeri.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menilai masih banyak kebutuhan pendidikan di Jakarta yang jauh lebih mendesak. Ia menyarankan agar sebagian anggaran dialihkan untuk mempercepat perbaikan sekolah rusak serta menambah kuota program sekolah swasta gratis bagi warga kurang mampu.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menekankan bahwa program LPDP Jakarta memiliki semangat untuk membawa anak-anak Jakarta mengenyam pendidikan di kancah internasional. Langkah ini dinilai selaras dengan visi Jakarta yang kini bertransformasi menjadi kota global.

Setelah melalui proses diskusi, Komisi E DPRD DKI Jakarta akhirnya meminta Pemerintah Jakarta untuk membagi porsi anggaran program LPDP Jakarta secara proporsional dengan pemenuhan kebutuhan mendesak di bidang pendidikan lainnya. (Ant/H-3)