Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun(ISTIMEWA)
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat menjanjikan percepatan rehabilitasi puluhan bangunan yang terbakar di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 51 bangunan terdampak dipastikan menerima alokasi bantuan pembangunan dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kategori bangunan.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana nonalam selama tujuh hari. Menyikapi musibah tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung menginstruksikan jajarannya untuk mengambil alih proses rehabilitasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
"Jadi Pak Gubernur sudah memberikan kebijakan bahwa akan dibangun oleh Pemprov Jabar melalui Dinas Desa yang ditugaskan 51 bangunan ya. Itu terdiri dari rumah besar, satu lagi rumah-rumah penduduk," katanya, Senin (27/7).
Berbeda dari perumahan pada umumnya, dia menegaskan bahwa proses pembangunan kembali tidak akan menggunakan konsep modern. Seluruh struktur bangunan wajib mempertahankan arsitektur, bentuk, serta material khas Kampung Adat Ciptamulya demi menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal setempat.
"Itu akan disesuaikan dengan kearifan lokal karena itu kan kampung adat ya, Cipta Mulya yang memang bahan-bahannya juga sesuai dengan kearifan lokal yang ada di sana. Itu rencananya Dinas Desa yang akan langsung eksekusi ke sana," katanya.
PIMPINAN ADAT
Menurut Teten, teknis pelaksanaan serta jadwal pengerjaan fisik akan diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah bersama pimpinan adat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan tidak melakukan intervensi, melainkan fokus pada penyediaan dukungan pembiayaan yang disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat.
"Terkait dengan pembangunan waktunya kapan, itu mungkin akan disesuaikan juga dengan kearifan lokal yang ada di sana karena ini kan menyangkut masalah budaya atau segala macam lah ya yang notabene itu juga kita tidak bisa intervensi. Intinya kita support," katanya.
Ia pun menyebut kewenangan pembangunan akan diberikan kepada warga sekitar. "Itu tergantung Ketua Adat. Tapi intinya uang diberikan ke rekening masing-masing. Yang terdampak sekitar 51 rumah," katanya.
Dari sisi besaran anggaran, Pemprov Jabar menyiapkan skema pembiayaan bervariasi. Untuk rumah warga atau hunian berukuran kecil dialokasikan bantuan sekitar Rp50 juta per unit, dan bangunan utama atau pusat adat (Imah Gede) mendapat dukungan dana hingga mencapai sekitar Rp300 juta.

















































