Kepulauan Falkland.(Dok. Google Maps)
PERDANA Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan kembali komitmen teguh pemerintahannya untuk mempertahankan Kepulauan Falkland dan melindungi hak-hak penduduknya. Pernyataan ini disampaikan Burnham dalam sesi tanya jawab mingguan di Majelis Rendah (House of Commons), Rabu (9/9).
Burnham menekankan bahwa Inggris akan selalu menghormati keinginan penduduk Kepulauan Falkland untuk tetap menjadi bagian dari warga negara Inggris. Ia memastikan bahwa posisi London terhadap wilayah tersebut tidak akan bergeser sedikit pun.
“Kami akan senantiasa menghormati hak penduduk Kepulauan Falkland untuk memilih menjadi warga negara Inggris. Kami akan terus gigih mempertahankannya,” tegas Burnham di hadapan para anggota parlemen.
Kritik Oposisi dan Isu Kedaulatan
Pernyataan keras Burnham ini muncul sebagai respons atas tudingan pemimpin oposisi dari Partai Konservatif, Kemi Badenoch. Badenoch menuduh pemerintah mulai menunjukkan kelemahan dalam menjaga wilayah kedaulatan Inggris, terutama setelah kesepakatan terkait Kepulauan Chagos.
“Negara-negara lain melayangkan klaim atas wilayah kedaulatan kita. Mereka mencium adanya kelemahan,” ujar Badenoch, merujuk pada kebijakan luar negeri pemerintah saat ini.
Menanggapi kritik tersebut, Burnham memberikan klarifikasi mengenai status pangkalan militer Diego Garcia yang terletak di Samudra Hindia. Ia menyatakan bahwa Inggris tidak akan menyerahkan pangkalan strategis tersebut dan saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan Amerika Serikat (AS) mengenai masalah tersebut.
Sengketa Chagos dan Penolakan Maladewa
Sebagai informasi, Inggris dan Mauritius telah menandatangani kesepakatan pada tahun lalu untuk mengalihkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius. Langkah ini mengakhiri kekuasaan Inggris selama lebih dari dua abad di wilayah tersebut.
Sebagai imbalan dari pengalihan kedaulatan, AS dan Inggris diberikan izin untuk tetap mengoperasikan pangkalan militer Diego Garcia selama 99 tahun ke depan. Namun, kesepakatan ini belum sepenuhnya berjalan mulus.
Hingga saat ini, kesepakatan tersebut masih menunggu ratifikasi domestik dan menghadapi tantangan diplomatik dari Maladewa yang menyatakan keberatan. Selain itu, Presiden Maladewa Mohamed Muizzu baru-baru ini dilaporkan telah meminta PM Burnham untuk membuka ruang pembicaraan mengenai kedaulatan Kepulauan Chagos. (Ant/Anadolu/H-3)


















































