Penanganan Karhutla di 3 Provinsi Kalimantan Dinilai Gibran Berjalan Baik

Wapres Gibran (kanan).(MI/Usman Iskandar)

WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi di Pulau Kalimantan berjalan optimal setelah meninjau langsung kondisi serta perkembangan penanganan di lapangan.

Wapres Gibran dalam kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9), menegaskan penanganan karhutla harus disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah, karena karakteristik lokasi dan tantangan yang dihadapi petugas tidak selalu sama, sehingga langkah pengendalian perlu dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan.

Gibran melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat dengan agenda melihat secara langsung kondisi karhutla serta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah bersama unsur terkait di masing-masing wilayah.

Peninjauan mencakup Kota Palangka Raya, Banjarbaru dan Kabupaten Kubu Raya untuk memperoleh gambaran faktual mengenai perkembangan penanganan karhutla sekaligus memastikan kebutuhan di lapangan dapat diketahui secara langsung oleh pemerintah pusat.

“Penanganan yang optimal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan kebakaran, tetapi juga kesiapan petugas, kecukupan dukungan operasional, serta kemampuan pemerintah merespons persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan setiap kendala yang muncul dalam penanganan karhutla segera diketahui, sehingga langkah penyelesaian dapat ditentukan berdasarkan kondisi nyata dan tidak menunggu persoalan berkembang lebih besar.

Wapres Gibran menekankan pentingnya pelaksanaan penanganan secara terukur agar setiap langkah yang ditempuh dapat dinilai hasilnya dan benar-benar memberikan dampak terhadap pengendalian kebakaran di wilayah yang masih terdampak.

Kunjungan Wapres tersebut menjadi bagian dari pengawasan pemerintah terhadap penanganan karhutla di Kalimantan sekaligus upaya memastikan seluruh langkah yang dilakukan di daerah berjalan sesuai kebutuhan lapangan dan menghasilkan pengendalian yang efektif. (Ant/P-3)