MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.(Dok. Kementan)
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas langsung truk-truk bantuan pangan yang membawa beras, minyak goreng, mi instan, gula, serta kebutuhan pangan lainnya untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Labuan Bajo, Rabu (19/8) tanpa melalui administrasi yang panjang.
Bagi Amran, dalam kondisi bencana tidak ada ruang untuk memperdebatkan kewenangan, pangkat, ataupun prosedur yang justru memperlambat bantuan. Keselamatan dan kebutuhan masyarakat harus didahulukan karena penanganan bencana adalah persoalan kemanusiaan.
“Ini penting, kita harus turun. Jangan melihat pangkat, jabatan, bukan. Ini kemanusiaan. Siapa yang melihat masalah, laporkan, kita eksekusi cepat,” tegas Amran saat pelepasan bantuan di Labuan Bajo.
Amran mengatakan langkah cepat tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sejak bencana terjadi. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, BNPB, TNI-Polri, dan jajaran terkait diminta turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan langsung di lokasi.
“Kami turun ke lapangan sejak kejadian hari Sabtu. Kami diperintah Bapak Presiden langsung bergerak cepat. Sekali lagi, kita turun ini adalah perintah Bapak Presiden: bergerak cepat, menyelesaikan masalah, bukan membawa masalah ke Jakarta,” ujarnya.
Saat turun langsung ke salah satu titik terdampak gempa NTT, Amran bahkan mengambil keputusan di tempat ketika pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan tambahan beras. Permintaan awal sebanyak 20 ton langsung ditingkatkan menjadi 200 ton agar kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani.
“Kami turun ke titik bencana, tadi kami melihat langsung. Bahkan ada yang minta 20 ton, kami berikan 200 ton. Kami disposisi, Wakil Bupati dan Kapolres tulis tangan, kami juga tulis tangan, karena butuh bantuan cepat. Kalau diproses ke Jakarta bisa tiga hari, bisa satu minggu,” ungkapnya.
Amran menegaskan prosedur administratif tidak boleh menjadi alasan keterlambatan dalam kondisi darurat. Beras yang dibutuhkan masyarakat dapat terlebih dahulu dikeluarkan dari gudang, sementara persetujuan dan administrasinya diselesaikan setelahnya.
“Ini perintah Bapak Presiden, kita harus bergerak cepat. Ambil dulu beras di gudang, proses izinnya, persetujuannya belakangan. Ini darurat. Nanti saya tanda tangan menyusul,” sebut dia.
Berdasarkan perhitungan di lapangan, sekitar 34 ribu pengungsi membutuhkan kurang lebih 300 ton beras setiap bulan. Sementara itu, ketersediaan beras di wilayah tersebut mencapai sekitar 39 ribu ton. Dengan kondisi tersebut, Amran memastikan pasokan beras untuk masyarakat terdampak berada dalam kondisi aman, termasuk apabila penanganan bencana membutuhkan waktu lebih panjang.
“Kami hitung 34 ribu pengungsi, kebutuhan berasnya sekitar 300 ton per bulan. Stok kita di sini 39 ribu ton. Jadi tidak ada masalah. Enam bulan pun berasnya aman, sampai satu tahun aman,” ujarnya.
Di luar beras, truk-truk yang dilepas juga membawa berbagai kebutuhan pangan seperti minyak goreng, mi instan, dan gula. Sebagian merupakan bantuan pemerintah, sementara sebagian lainnya berasal dari kepedulian pribadi Mentan Amran bersama jajaran Kementerian Pertanian.
Amran memastikan Kementan akan terus mengawal bantuan pangan hingga kondisi masyarakat kembali pulih. Dengan stok yang tersedia dan dukungan lintas instansi, pemerintah memastikan tidak boleh ada warga terdampak bencana yang kesulitan memperoleh pangan.
“Yang paling penting, kita bergerak cepat menyelesaikan masalah. Alhamdulillah kami sudah cek langsung dan sudah hitung kekuatan kita di sini. Aman, tidak ada masalah,” pungkas Amran. (H-3)


















































